Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengajak warga untuk aktif melaporkan ketidaksesuaian pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi (DTSEN).
Tujuan ajakan ini adalah memastikan penerima bantuan sosial benar-benar mencerminkan kondisi lapangan sehingga penyaluran jadi lebih tepat sasaran.
Pembaruan DTSEN terus dilakukan melalui proses sinkronisasi, validasi, dan verifikasi terhadap berbagai sumber data.
Mensos menyatakan bahwa upaya tersebut berlangsung karena DTSEN masih berada dalam tahap konsolidasi data.
“Yang jelas, pertama saya ingin sampaikan bahwa pemerintah terbuka sesuai arahan dari Bapak Presiden Prabowo. Untuk kita semua sama-sama menghadirkan data yang lebih akurat,” kata Mensos di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat, Rabu 2 September 2026.
Ada tambahan data dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang saat ini diproses oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Hasil sensus sosial ekonomi yang baru selesai juga direncanakan masuk sebagai bagian penyempurnaan DTSEN.
Mensos meyakini akurasi data akan meningkat setelah dilakukan sinkronisasi dan verifikasi ulang terhadap data baru tersebut.
Masyarakat diminta menyampaikan koreksi jika menemukan penerima bansos yang tidak sesuai kondisi sebenarnya.
Laporan publik dapat dikirimkan melalui WhatsApp Center 08877-171-171, Command Center 171, atau aplikasi Cek Bansos.
Selain jalur partisipatif tersebut, koreksi juga bisa disampaikan lewat pemerintah daerah, terutama tingkat desa.
Untuk mekanisme formal di desa, operator data menggunakan aplikasi SIKS-NG yang meneruskan pembaruan secara berjenjang.
Data desa akan diforward ke dinas sosial kabupaten/kota, pemerintah provinsi, kemudian Kemensos sebelum diteruskan ke BPS untuk pemutakhiran DTSEN.
Mensos menegaskan bahwa mekanisme ini bersifat harian dan bisa dimanfaatkan baik lewat jalur formal maupun partisipasi publik.
Pemerintah membuka ruang dialog dengan para pakar untuk membahas metode penyusunan DTSEN dan dasar penentuan desil.
BPS dan Kemensos menyatakan bersedia berdiskusi secara terbuka agar semua pihak memahami dasar penentuan desil tersebut.
Pemutakhiran DTSEN dilakukan berkala sesuai jenis program bantuan sosial.
Untuk penerima PBI JKN BPJS Kesehatan, pembaruan datanya dilakukan setiap bulan.
Sementara untuk program PKH dan Sembako, pemutakhiran dilakukan setiap tiga bulan.
Terkait Program Indonesia Pintar (PIP), penentuan penerima menjadi kewenangan Kemendikdasmen sehingga konfirmasi informasi penerima dapat langsung diajukan ke kementerian tersebut.







