Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengimbau warga untuk mendaftar sebagai Agen Perlinsos guna membantu pemutakhiran data penerima bantuan sosial.
Pernyataan itu disampaikan pada Selasa, 8 September 2026, di Jakarta.
Agen Perlinsos bertugas memfasilitasi pendaftaran digital bagi warga yang berhak menerima bansos namun belum tercatat dalam data resmi.
Menurut Mensos, adopsi proses digital diharapkan mempercepat perolehan informasi dari lapangan dan meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran bantuan.
Saat ini uji coba digitalisasi bansos berjalan di 42 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.
Menteri menyebutkan tidak semua masyarakat terbiasa menggunakan telepon pintar sehingga memerlukan pendampingan.
Kendala yang sering ditemui antara lain literasi digital, ketersediaan dokumen, dan keberanian mendaftar secara mandiri.
Oleh karena itu, warga diminta membantu tetangga atau keluarga yang belum terdata.
Pendamping, relawan, serta tokoh masyarakat juga dapat berperan sebagai Agen Perlinsos.
Calon agen dapat mendaftar melalui laman resmi Kemensos; setelah melalui verifikasi dan pengisian data, mereka dapat membantu pendaftaran warga di sekitar mereka.
Penetapan kelayakan penerima tetap dilakukan melalui proses verifikasi yang mempertimbangkan kriteria program serta kuota yang tersedia.
Seluruh layanan pendaftaran diselenggarakan tanpa pungutan biaya dan wajib mendapat persetujuan dari warga yang didampingi.
Kerahasiaan data pribadi menjadi syarat mutlak dalam setiap proses pendampingan.
Gerakan Nasional Peduli Tetangga diluncurkan untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap warga yang belum terjangkau program sosial.
Mensos mengingatkan bahwa sejumlah warga masih dinilai sebagai “the invisible people” oleh Presiden karena kondisi mereka belum terlihat oleh intervensi kebijakan.
Program digitalisasi bansos awalnya diuji coba di Banyuwangi sebelum diperluas ke 42 kabupaten dan kota lainnya.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Sejak DTSEN dipakai sebagai basis penyaluran bantuan sosial, lebih dari 4,3 juta KPM desil 1 hingga 4 tercatat menerima bantuan.
Kelompok tersebut sebelumnya belum menerima bantuan sosial dan berhasil masuk data setelah proses pemutakhiran.
Pemutakhiran data dilaksanakan melalui kerja sama kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Pemerintah menyatakan akan terus memperbarui data untuk memastikan bantuan tepat sasaran kepada keluarga yang memenuhi syarat.
Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa DTSEN mengonsolidasikan berbagai data yang sebelumnya tersebar.
Amalia menyebut BPS mendapat mandat sebagai pengelola data tunggal berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025.
Dia menambahkan bahwa DTSEN merupakan registrasi atau basis data penduduk Indonesia yang memiliki NIK dan KK, memuat informasi kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.







