Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan perlunya penguatan pengawasan operasional pada seluruh Sekolah Rakyat di Indonesia.
Instruksi itu meliputi aspek kebersihan, pemeliharaan fasilitas, serta tata kelola administrasi dan keuangan sekolah.
Arahannya disampaikan bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono dalam rapat daring yang dihadiri kepala Sekolah Rakyat se-Indonesia pada Senin 7 September 2026.
Mensos menyebut beban pengelolaan sekolah akan semakin besar seiring peningkatan jumlah siswa dan bertambahnya unit sekolah.
Pada 2026 ini, program Sekolah Rakyat diperkirakan menampung sekitar 45 ribu siswa.
Dengan pembangunan gedung permanen, jumlah peserta didik diproyeksikan meningkat menjadi 150 ribu pada tahun berikutnya.
Untuk sekolah yang telah menempati gedung permanen, Saifullah Yusuf meminta perawatan fasilitas melibatkan seluruh komponen sekolah.
Guru, tenaga kependidikan, petugas keamanan, tenaga kebersihan, serta siswa diminta ikut bertanggung jawab atas pemeliharaan fasilitas bersama.
Salah satu inisiatif kebersihan yang diintroduksi adalah gerakan “Lisa Bunga”.
Gerakan ini berupa prinsip Lihat Sampah, Ambil, dan Buang pada Tempatnya yang diharapkan dipelopori oleh para kepala sekolah.
Mensos menekankan pentingnya kepala sekolah tampil sebagai contoh dan menjadi kompas moral bagi komunitas sekolah.
Perhatian khusus juga diberikan pada kebersihan toilet dan asrama.
Kepala sekolah diminta melakukan pemeriksaan kondisi toilet minimal dua kali setiap hari.
Pemasangan fasilitas tambahan seperti AC, CCTV, pengkabelan, dan saluran pembuangan air harus direncanakan secara rapi dan aman.
Saifullah Yusuf memperingatkan agar pemasangan tidak dilakukan sembarangan dan kepala sekolah wajib memastikan kerapian instalasi tersebut.
Dari sisi administrasi, kepala sekolah diminta memperkuat tata kelola administrasi dan keuangan serta memastikan anggaran dikelola tertib tanpa penyimpangan.
Laporan keuangan dan administrasi harus dikirim tepat waktu disertai dokumen pendukung yang lengkap untuk mencegah praktik penyelewengan.
Pemerintah melaporkan telah membangun 93 Sekolah Rakyat permanen dalam kurun waktu kurang dari satu tahun.
Jika ditambah sekolah rintisan yang masih aktif, total titik Sekolah Rakyat mencapai 182 titik saat ini.
Pemerintah menegaskan komitmen untuk terus menambah jumlah sekolah agar setiap kabupaten dan kota minimal memiliki satu Sekolah Rakyat.







