Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menegaskan perlunya melindungi anak-anak dari dampak sengketa aset yang berkaitan dengan fasilitas pendidikan di wilayah Pamulang, Tangerang.
Upaya ini dimaksudkan agar proses belajar mengajar tetap berlangsung aman dan tidak terganggu oleh konflik antar pihak yang berselisih.
Menteri PPPA Arifah Fauzi menekankan agar semua pihak yang terlibat menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas utama.
Dalam keterangan yang disampaikan di Jakarta, Kamis, 3 September 2026, Arifah menyerukan agar anak tidak menjadi korban dari perselisihan orang dewasa.
KemenPPPA mengingatkan bahwa hak atas pendidikan dasar diatur oleh Undang-Undang Perlindungan Anak dan Sistem Pendidikan Nasional, sehingga gangguan terhadap ruang belajar wajib dihindari.
Sengketa aset di lingkungan sekolah dinilai berpotensi merusak rasa aman dan kondisi psikologis siswa, termasuk menimbulkan kecemasan dan menurunkan konsentrasi belajar.
Pemerintah berupaya meminimalkan paparan anak terhadap perselisihan selama proses hukum berlangsung melalui pembatasan keterlibatan anak dalam konflik tersebut.
Selain melarang pelibatan anak dalam aksi memihak, KemenPPPA meminta pengelola satuan pendidikan untuk tidak menempatkan peserta didik pada posisi yang menekan secara emosional.
Pihak sekolah diminta meningkatkan pengawasan dan menyediakan dukungan untuk mengurangi risiko trauma akibat menyaksikan konflik fisik maupun verbal.
Orang tua dan tenaga pendidik diimbau mewaspadai tanda-tanda perubahan perilaku pada anak, seperti sering menangis, enggan bersekolah, gangguan tidur, atau rasa takut berlebihan.
Jika gejala tersebut muncul, penanganan psikologis yang tepat direkomendasikan agar dampak jangka panjang dapat dikurangi.
Masyarakat yang menemukan indikasi kekerasan terhadap anak di kawasan sengketa dapat memanfaatkan Hotline Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) 129 untuk memperoleh pendampingan serta rujukan medis.







