Pagi di halaman DPP PDI Perjuangan di Jalan Diponegoro Nomor 58, Menteng, terasa hening namun sarat suasana berkabung.
Lagu “Gugur Bunga” karya Ismail Marzuki mengalun pelan dari pengeras suara, menemani isak para peserta peringatan yang berkumpul.
Di antara barisan kader tampak nama-nama seperti Bonnie Triyana, Wiryanti Sukamdani, dan Deddy Yevri Sitorus, serta para penyintas dan keluarga korban yang merawat tradisi peringatan tahunan itu.
Acara itu dimaksudkan untuk menolak lupa atas peristiwa 27 Juli 1996, yang akrab disebut Sabtu Kelabu atau Kudatuli.
Peringatan tersebut mengingat sebuah pengepungan dan perampasan kantor partai yang berlangsung brutal hampir tiga dekade lalu.
Beberapa jam sebelum pagar Diponegoro 58 dibuka paksa, kejadian itu bermula di sebuah rumah di Kebagusan, Jakarta Selatan.
Di sana Megawati Soekarnoputri, yang sejak KLB Surabaya 1993 dipilih sebagai Ketua Umum PDI, menanti kabar dengan kecemasan karena struktur partainya dikoyak oleh faksi yang didukung pemerintah.
Dua hari sebelum penyerbuan terjadi, Megawati mengaku menerima telepon dari tokoh militer Benny Moerdani, sebuah panggilan yang kemudian diceritakan kepada R.O. Tambunan dari Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI).
Selain itu, informasi rencana penyerbuan juga dikatakan bocor melalui seorang pembelot bernama Sena Bela kepada kubu pro-Mega.
Pada subuh 27 Juli 1996, situasi di Diponegoro memanas dan komunikasi intensif berlangsung dari dalam gedung yang dikepung.
Soesilo Muslim, Wakil Komandan Satgas PDI pro-Mega, mengabarkan bahwa Komandan Kodim dan Kepala Polres Jakarta Pusat menuntut agar mereka angkat kaki dari markas.
Megawati kemudian memberi instruksi singkat melalui telepon: “Pak Muslim, Bapak tetap di tempat dan jangan melakukan apa-apa.”
Saat sambungan untuk kembali menghubungi Diponegoro terjalin, terdengar suara pintu didobrak serta jeritan dari seberang telepon yang menambah kecemasan di Kebagusan.
Di sela kepanikan, staf pribadi Megawati, Ricardo, berupaya mengumpulkan informasi lebih lanjut namun suasana makin tegang.
Sore hari faksimile di Kebagusan mengirim daftar korban awal berjumlah 59 orang yang berasal dari kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dekat lokasi kerusuhan.
Kediaman tersebut kemudian menjadi titik konsolidasi bagi tokoh-tokoh seperti Sophan Sophiaan, Mangara Siahaan, Dimyati Hartono, dan Eros Djarot yang hadir menunjukkan solidaritas.
Sementara itu, kawasan Menteng, Salemba, dan Kramat Raya berubah menjadi medan rusuh.
Ratusan orang berbaju merah dari kubu Soerjadi, yang menurut saksi didukung oleh aparat berpakaian sipil, melancarkan penyerbuan dan memicu perlawanan massa.
Mimbar Demokrasi yang beberapa minggu digelar di halaman DPP PDI runtuh dan sejumlah gedung serta kendaraan terbakar dalam kerusuhan meluas itu.
Pemerintah Orde Baru menuding Partai Rakyat Demokratik (PRD) sebagai dalang intelektual kerusuhan.
Sejumlah aktivis kemudian diburu, ditangkap, dan dijatuhi hukuman hingga 13 tahun penjara atas keterlibatan mereka menurut otoritas saat itu.
Laporan resmi Komnas HAM mencatat lima korban jiwa yang semuanya berada di luar gedung.
Namun beberapa saksi mata di lokasi meyakini ada korban yang lebih banyak meninggal di dalam gedung DPP PDI, meski angka itu tertutup oleh intimidasi rezim pada masa itu.
Peristiwa tersebut tidak berhasil meruntuhkan posisi Megawati di dunia politik.
Pada Pemilu 1999 partai diubah menjadi PDI Perjuangan untuk memenuhi verifikasi administratif, dan partai itu meraih lebih dari 35 juta suara pada pemilu tersebut.
Perjalanan politik itu kemudian mengantarkan Megawati ke posisi wakil presiden dan kelak menjadi Presiden Kelima Republik Indonesia.
Di balik kemenangan politik, masalah penegakan hukum terhadap pelanggaran masa lalu tetap menjadi luka yang belum tertuntaskan.
Proses peradilan pascareformasi dianggap timpang: hanya seorang buruh bernama Jonathan Marpaung yang menjalani hukuman dua bulan sepuluh hari akibat pelemparan batu.
Sementara nama-nama perwira tinggi yang diajukan ke pengadilan, termasuk mantan Komandan Detasemen Intel Kodam Jaya Kolonel CZI Budi Purnama dan Lettu (Inf) Suharto, dinyatakan tidak bersalah.
Dalam prosesi peringatan, Ribka Tjiptaning menegaskan pentingnya ingatan kolektif atas peristiwa itu dan menyerukan para kader untuk tidak melupakan Kudatuli.
Ia menegaskan bahwa peristiwa yang terjadi di Diponegoro 58 merupakan bagian dari akar perjuangan politik yang mesti diingat oleh generasi baru.
Di akhir upacara, seorang saksi dengan rambut memutih menyerukan tuntutan yang belum padam agar pemerintah mengakui Kudatuli sebagai pelanggaran HAM berat.
Dengan suara lantang ia memimpin teriakan penegasan: “Hari ini hari yang sakral. Kita harus terus perjuangkan kawan-kawan kita yang gugur. Kami tidak lupa, 27 Juli!”







