Usul penolakan terhadap permohonan pendaftaran merek tidak otomatis menghentikan proses memperoleh perlindungan hukum, tegas Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas.
Pernyataan itu disampaikan saat membuka Program “Pasti Ada Solusi episode keenam” di Graha Pengayoman, Kemenkum, Jakarta Selatan, Jumat, 10 Juli 2026.
Pertanyaan publik melalui Kanal Lapor yang menyinggung penolakan permohonan merek yang disertai lukisan dan penggunaan frasa umum menjadi salah satu topik yang dijawab pada acara tersebut.
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Hermansyah Siregar menjelaskan pemohon tetap memiliki hak untuk mengajukan tanggapan atas usul penolakan pada pemeriksaan substantif.
Tanggapan tersebut harus disertai alasan serta bukti pendukung yang relevan agar pemeriksa atau atasan pemeriksa dapat menilai kembali permohonan.
Jika argumen dan bukti dinilai cukup, permohonan dapat diproses kembali untuk dilanjutkan menjadi pendaftaran merek.
Hermansyah menambahkan bahwa argumentasi hukum dan bukti materiil menjadi pertimbangan penting, termasuk adanya persamaan merek pemohon atau kondisi tertentu yang layak dipertimbangkan dalam pemeriksaan lanjutan.
Kementerian melalui DJKI menyatakan bersedia melakukan koreksi apabila tanggapan pemohon beralasan dan sesuai ketentuan, dengan penilaian yang objektif terhadap setiap permohonan.
Pemohon wajib menyampaikan tanggapan tertulis paling lambat 30 hari kerja setelah menerima surat resmi usul penolakan; bila tidak ditanggapi, permohonan dianggap tetap ditolak namun banding masih dapat diajukan dalam jangka waktu 90 hari.







