Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menegaskan pemerintah tidak akan mentolerir pembayaran royalti kepada pihak yang tidak memiliki hak atas karya musik.
Pernyataan itu disampaikan saat memberi sambutan pada program PASTI Ada Solusi di Graha Pengayoman, Jakarta, Jumat, 11 September 2026.
Menurut Supratman, pembenahan tata kelola royalti diperlukan untuk menjamin perlindungan hak pencipta serta penyaluran dana yang tepat sasaran.
Salah satu kendala utama yang diungkapkan adalah ketidaklengkapan data anggota pada beberapa Lembaga Manajemen Kolektif (LMK).
Ia menekankan bahwa data anggota harus lengkap dan dapat diverifikasi ketika LMK mengajukan distribusi royalti, terutama bila menyangkut ribuan nama.
Supratman juga menyatakan sebagian LMK belum menyerahkan data anggota dan belum mencatatkan karya musik pada sistem DJKI.
Data yang lengkap tersebut nantinya akan dimasukkan ke PDLM dan diintegrasikan dengan SILM yang dikelola LMKN untuk mendukung distribusi royalti yang akurat dan transparan.
Pemerintah memastikan dana royalti yang kini dikelola LMKN tetap aman dan meminta dilakukannya audit ketat untuk menjamin transparansi pengelolaan serta distribusi.
Selain itu, pemerintah mendorong pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan royalti agar penggunaan musik digital maupun analog dapat dipantau secara akurat.
Harapannya adalah sistem yang mampu memantau pemanfaatan musik secara real time sehingga distribusi royalti menjadi lebih transparan dan tepat sasaran.
Perwakilan komunitas dangdut, yang diwakili oleh Dadang S., menyampaikan aspirasi mengenai perlindungan pencipta lagu dan mekanisme pembayaran royalti pada pertunjukan hajatan masyarakat.
Dadang menilai komunitas dangdut perlu dilibatkan dalam perumusan kebijakan royalti karena musik tersebut merupakan bagian dari identitas budaya Indonesia.
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Hermansyah Siregar, mengimbau pemilik lagu untuk segera mencatatkan karyanya melalui layanan hak cipta DJKI.
Hermansyah mengingatkan bahwa layanan pencatatan hak cipta musik dan lagu telah digratiskan sejak 1 Agustus 2026 untuk melengkapi data kepemilikan hak cipta dan memperkuat ekosistem musik nasional.







