Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan komitmen Kementerian Hukum melalui Program Pasti Ada Solusi untuk menuntaskan setiap aduan publik sampai selesai.
Pernyataan itu disampaikan saat membuka Program Pasti Ada Solusi episode keenam di Graha Pengayoman, Kemenkum, Jakarta Selatan, Jumat, 10 Juli 2026.
Menurut Supratman, program bukan sekadar menampung keluhan, melainkan memberikan kepastian penyelesaian sesuai kewenangan kementerian.
Ia menginstruksikan agar seluruh pertanyaan yang muncul pada episode sebelumnya dijawab secara tertulis oleh unit terkait disertai target waktu penyelesaian.
Langkah tersebut dimaksudkan untuk memastikan penanganan aduan bersifat terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.
Supratman juga menegaskan bahwa bila suatu persoalan berada di luar kewenangan Kementerian Hukum, pihaknya akan memfasilitasi koordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait.
Hal ini dilakukan agar masyarakat tetap memperoleh solusi atas permasalahan yang dihadapi.
Pada sesi dialog, sejumlah pengaduan langsung ditindaklanjuti, termasuk sengketa merek dagang Nasi Gambreng Bu Esti.
Pemilik merek mengeluhkan adanya perbedaan putusan pada dua kelas merek yang dianggap tidak konsisten.
Supratman meminta Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) mendalami kasus tersebut agar penanganannya mencerminkan keadilan dan kesamaan perlakuan.
Sementara itu, pengaduan dari Debi Debora Oktavia mengenai penolakan pendaftaran merek Sedap Selera juga dibahas dalam pertemuan itu.
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Hermansyah Siregar menyatakan permohonan Sedap Selera akan dikaji kembali sesuai mekanisme yang berlaku.
Hermansyah menegaskan proses pemeriksaan akan dilakukan berdasarkan ketentuan untuk memberikan kepastian hukum bagi pemohon.







