Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan pemerintah masih menunggu inisiasi dari DPR untuk memulai pembahasan RUU Perampasan Aset.
Ia menegaskan arahan Presiden Prabowo Subianto agar RUU itu dipercepat sudah disampaikan kepada Kementerian Hukum.
Supratman menjelaskan saat ini Komisi III DPR sedang melaksanakan uji publik untuk menghimpun masukan dari berbagai pihak terkait RUU tersebut.
Pemerintah menurutnya siap memasuki tahapan pembahasan bersama DPR begitu usul inisiatif resmi diajukan.
Ia menekankan posisi itu setelah mengikuti Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI di Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026.
Supratman juga menyampaikan bahwa draf RUU tentang perampasan aset sejatinya telah disiapkan sejak pemerintahan sebelumnya dan pernah direncanakan untuk dibahas.
Kendati demikian, terdapat kesepakatan politik yang menetapkan DPR sebagai pihak yang akan mengajukan inisiatif RUU tersebut dalam Program Legislasi Nasional.
Ia menolak menguraikan substansi RUU saat ini karena pemerintah ingin menyusun sikap resmi terlebih dahulu setelah menerima usul dari DPR.
Setelah inisiatif DPR diajukan, pembahasan akan dilakukan secara bersama termasuk melibatkan Kementerian Hukum sesuai arahan percepatan dari Presiden.







