Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menerima audiensi Markham Erickson, Vice President Government Affairs and Public Policy Google, di Jakarta.
Pada pertemuan tersebut Meutya menegaskan tekad Indonesia untuk merumuskan standar perlindungan anak di ranah digital yang dapat menjadi acuan internasional.
Pemerintah memilih dua langkah strategis sebagai pondasi kebijakan: pendekatan regulasi berbasis risiko dan penguatan kolaborasi dengan penyedia platform digital.
Meutya menekankan bahwa upaya perlindungan tidak boleh berhenti pada pembuatan aturan semata.
Menurutnya, solusi teknologi wajib dihadirkan untuk mengurangi potensi bahaya sejak tahap perancangan layanan digital sehingga risiko dapat diminimalkan lebih dini.
“Kami ingin Indonesia menjadi salah satu model bagi negara lain dalam hal regulasi untuk melindungi anak-anak di ruang digital. Pendekatan yang kami pilih bukan larangan menyeluruh, melainkan pendekatan berbasis risiko sehingga ruang digital tetap aman sekaligus mendukung inovasi,” kata Meutya.
Pernyataan itu disampaikan dalam keterangan resmi, dikutip di Jakarta, Senin, 27 Juli 2026.
Lebih jauh, Menkomdigi menekankan tanggung jawab besar yang dipikul platform digital untuk menjaga keselamatan para pengguna, khususnya anak-anak yang menjadi bagian dari ekosistem digital.
Menurut Meutya, regulasi pemerintah berfungsi sebagai fondasi pencegahan risiko sejak awal, namun efektivitasnya bergantung pada implementasi fitur dan mekanisme perlindungan yang dibangun oleh platform secara berkelanjutan.
“Kami tidak hanya mengetahui berbagai risiko yang dihadapi anak-anak di ruang digital, tetapi kami juga membutuhkan solusi. Platform digital memiliki pengetahuan dan kemampuan teknologi untuk menghadirkan fitur-fitur yang dapat menurunkan risiko tersebut sejak awal perancangan produknya,” imbuh Menkomdigi.







