Pemerintah mengubah strategi penanggulangan judi online dengan mengalihkan fokus dari sekadar pemblokiran situs ke upaya yang menyasar keseluruhan ekosistem kejahatan digital, kata Meutya Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital.
Pergeseran kebijakan itu meliputi tindakan terhadap platform, aliran dana, serta jaringan pelaku yang mendukung operasional judi online.
Untuk menjalankan pendekatan ini, Kemkomdigi memperkuat kerja sama lintas sektor termasuk dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), pelaku industri perbankan, dan aparat penegak hukum.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara OJK Banking Forum 2026 di Jakarta, Selasa 14 Juli 2026.
Meutya menjelaskan bahwa arah kebijakan baru ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).
Menurutnya, aturan itu menjadi dasar pembentukan satuan tugas lintas kementerian dan lembaga untuk menangani kasus judi online secara terpadu.
Ia menegaskan pentingnya sinergi antarinstansi agar penanganan tidak hanya berhenti pada pemutusan akses, tetapi juga mencakup pemutusan aliran dana dan penegakan hukum.
Kemkomdigi mencatat bahwa sejak 20 Oktober 2024 hingga saat ini telah menindak sekitar 3,7 juta situs dan konten yang berkaitan dengan judi online.
Selain itu, kementerian melaporkan sekitar 38 ribu rekening yang diduga terkait aktivitas judi online, dan 32.500 rekening di antaranya telah ditutup.
Pemerintah menyatakan akan melanjutkan upaya kolaboratif untuk mempersempit celah operasional pelaku dan memutus jaringan finansial yang mendukung praktik ilegal tersebut.







