Di Sumedang, Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan pelimpahan perkara mantan Jampidsus Febrie Adriansyah dari Polri ke Kejaksaan Agung berpotensi mempercepat proses penegakan hukum.
Pernyataan itu disampaikan pada Senin, 13 Juli 2026.
Yusril menjelaskan bahwa ketika fungsi penyidikan dan penuntutan berada dalam satu lembaga, alur penanganan perkara cenderung lebih ringkas dan efisien.
Menurutnya, mekanisme terintegrasi mengurangi risiko berkas berputar bolak-balik antara penyidik dan penuntut sebelum dinyatakan lengkap.
Meski demikian, Menko menegaskan bahwa kecepatan bukanlah prioritas utama jika independensi dan objektivitas penegakan hukum diragukan.
Ia menyatakan masyarakat wajar merasa khawatir terkait potensi konflik kepentingan mengingat tersangka adalah mantan atasan di lingkungan yang sama.
Untuk meredam keraguan publik, Yusril menekankan pentingnya penanganan yang tegas, transparan, dan profesional dari Kejaksaan Agung.
Ia juga menyampaikan keyakinan bahwa para penyidik dan jaksa penuntut umum akan bekerja dengan hati-hati namun tetap obyektif dalam menangani kasus tersebut.
Yusril menilai proses ini menjadi ujian penting bagi kehormatan dan kewibawaan institusi Kejaksaan Agung.
Sebagai penutup, Menko menyerukan adanya pengawasan publik agar seluruh tahapan berjalan sesuai prinsip negara hukum.







