Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa upaya pemberantasan korupsi tak akan efektif jika hanya mengandalkan instrumen hukum dan aparat penegak saja.
Menurut Yusril, kekurangan utama adalah lemahnya kesadaran etika dan moral di kalangan masyarakat yang membuat hukum semata tidak cukup untuk mencegah praktik korupsi.
Ia mengingatkan bahwa Indonesia sejatinya telah dilengkapi dengan perangkat hukum yang komprehensif, termasuk keberadaan KPK dan Pengadilan Tipikor.
Pernyataan itu disampaikan Yusril saat diwawancarai di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) Jakarta Utara pada Minggu, 19 Juli 2026.
Berbekal pengalaman panjang di bidang hukum, Yusril mengatakan dirinya pernah terlibat dalam penyusunan ratusan undang-undang dan pembentukan berbagai lembaga penegak hukum.
Ia mencontohkan keterlibatannya dalam pembentukan KPK serta penguatan pengadilan tipikor dan kewenangan penyidikan, namun menyayangkan bahwa upaya tersebut belum mampu menuntaskan maraknya korupsi.
Menurut Yusril, konstitusi dan regulasi saja tidak cukup membangun tata nilai; fondasi etika harus ditopang oleh ajaran agama yang hidup dan berkembang di Indonesia.
Ia menekankan pentingnya pendidikan karakter dan etika sejak usia dini sebagai bagian dari strategi panjang untuk menanamkan budaya antikorupsi.
Yusril menilai perubahan perilaku memerlukan waktu lama; diperlukan satu hingga dua generasi untuk menumbuhkan kesadaran hukum yang berakar pada nilai moral, bukan sekadar rasa takut pada sanksi.







