Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menilai pelimpahan perkara mantan Jampidsus Febrie Adriansyah ke Kejaksaan berpotensi mempercepat penegakan hukum.
Ia menyampaikan bahwa penggabungan fungsi penyidikan dan penuntutan pada satu lembaga akan memangkas proses administratif dan teknis yang kerap memakan waktu.
Yusril menegaskan bahwa langkah ini sejalan dengan ketentuan hukum acara pidana yang memungkinkan Kejaksaan mengambil peran ganda dalam perkara korupsi.
Pernyataan tersebut disampaikannya saat konferensi pers di IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Senin, 13 Juli 2026.
Menurut Yusril, jika penyidikan dilakukan oleh Polri sementara penuntutan oleh Kejaksaan, berkas perkara sering kali harus bolak-balik sebelum dinyatakan lengkap.
Oleh sebab itu, ketika Kejaksaan menangani penyidikan dan penuntutan secara terpadu, proses dipandang menjadi lebih efisien karena peralihan berkas dapat diminimalkan.
Namun, ia mengingatkan bahwa kecepatan bukan satu-satunya ukuran keberhasilan; aspek independensi dan objektivitas penanganan perkara harus dijaga.
Yusril menyatakan publik berhak mempertanyakan kesungguhan penanganan kasus ini mengingat status tersangka sebagai mantan Jampidsus, sehingga muncul kekhawatiran adanya hubungan lama antara penyidik dan jaksa penuntut umum dengan tersangka.
Ia menekankan bahwa keraguan masyarakat—termasuk anggapan “jeruk makan jeruk”—hanya dapat dijawab melalui proses hukum yang tegas, profesional, dan transparan.







