A. Muhaimin Iskandar menyerukan penguatan perlindungan asuransi bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Ia meminta BPJS Ketenagakerjaan berkolaborasi dengan perusahaan asuransi profesional agar seluruh risiko pekerja dapat terlindungi secara menyeluruh.
Muhaimin menekankan bahwa skema perlindungan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan risiko yang dihadapi PMI selama bekerja di luar negeri.
Menurutnya, kerja sama antar-lembaga asuransi menjadi penting apabila terdapat aspek perlindungan yang belum tercakup optimal oleh jaminan sosial.
Pernyataan itu disampaikan saat peresmian Malang Migrant Center di Kabupaten Malang, Jawa Timur, Rabu 29 Agustus 2026.
Isu perlindungan asuransi juga dibahas Muhaimin dalam kunjungannya ke Jepang, dan ia meminta tindak lanjut dari kolaborasi yang dibicarakan.
Ia mengingatkan bahwa perlindungan harus mencakup risiko sejak sebelum keberangkatan hingga selama PMI bekerja di negara penempatan.
Muhaimin mengingatkan pemerintah untuk tidak hanya terpaku pada aspek keberangkatan dan penempatan mengingat meningkatnya mobilitas tenaga kerja Indonesia ke luar negeri.
Dia mendorong penguatan kerja sama Government to Government (G2G) dengan negara tujuan seperti Jepang, Korea, Hong Kong, Taiwan, dan Singapura.
Kesempatan kerja yang tersedia perlu disertai kepastian perlindungan serta pemenuhan hak-hak pekerja.
Untuk itu, Muhaimin menyatakan perlu dibangun sistem perlindungan PMI sebagai satu ekosistem yang terintegrasi.
Malang Migrant Center diharapkan menjadi wadah penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah serta pemangku kepentingan lainnya.
Kolaborasi yang dimaksud melibatkan lembaga pelatihan, perguruan tinggi, dunia usaha, lembaga masyarakat, dan para pekerja migran.
Ia menekankan pentingnya pemberian informasi yang jelas kepada calon PMI sebelum keberangkatan mengenai hak, perlindungan, serta skema jaminan dan asuransi.
Muhaimin menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan asuransi bagi pekerja merupakan pekerjaan yang mendesak dan harus segera diwujudkan.
Perlindungan yang kuat menurutnya merupakan bagian dari pemberdayaan PMI, agar mereka tidak hanya dipandang sebagai tenaga kerja tetapi juga sebagai warga negara yang berhak atas keselamatan, kesejahteraan, dan haknya.
Ia berharap penguatan perlindungan berjalan seiring dengan peningkatan kompetensi PMI sehingga tenaga kerja Indonesia mampu bersaing dan memperoleh posisi lebih baik di pasar kerja global.







