Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa Kementerian Keuangan akan menghormati dan melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan pemisahan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari alokasi anggaran pendidikan.
Penyesuaian struktur penganggaran tersebut dijadwalkan mulai diberlakukan paling lambat pada penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2028.
Pernyataan resmi disampaikan Kemenkeu dalam keterangan pers pada hari Jumat, 31 Juli 2026.
Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menilai pembiayaan Program MBG bukan merupakan komponen utama penyelenggaraan pendidikan sehingga pembiayaan program itu tidak lagi dihitung sebagai bagian dari alokasi pendidikan.
Pemerintah menyatakan akan melakukan penataan anggaran secara terencana untuk memenuhi amanat putusan tersebut tanpa mengganggu kesinambungan pengelolaan fiskal.
Seluruh proses penyusunan APBN sudah melalui pembahasan OJK sesuai mekanisme yang berlaku.
“Ini kan sudah dibahas, kalau 2028 ya 2028, gak keburu mau diubah semua,” ucap Menkeu Purbaya menanggapi kemungkinan perubahan dalam fase akhir perumusan APBN.
Menkeu juga mengungkapkan bahwa kementeriannya akan menghitung secara cermat implikasi fiskal dari pemisahan anggaran MBG agar pembiayaan program prioritas pemerintah tetap terjaga.
Pemerintah menegaskan komitmen untuk sekaligus menjamin pemenuhan amanat konstitusi terkait alokasi anggaran pendidikan.
Dalam APBN, alokasi anggaran pendidikan ditetapkan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN.







