Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan perlunya ketegasan dalam pengelolaan anggaran, khususnya untuk Belanja Pegawai.
Ia mengingatkan bahwa pergeseran anggaran untuk menutup kekurangan belanja pegawai tidak boleh mengorbankan program yang berdampak langsung kepada masyarakat.
“Kecuali dalam kondisi yang sangat mendesak,” ujar Menkeu Purbaya saat melakukan kunjungan mendadak ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Jawa Barat di Bandung, Senin 24 Agustus 2026.
Dalam kunjungan itu Purbaya meminta perencanaan belanja pegawai dilakukan sejak awal agar tidak menimbulkan persoalan pagu (pagu minus) pada akhir tahun.
Selain meninjau perencanaan anggaran, Menkeu juga melihat langsung pengelolaan aset dan pelaksanaan sejumlah program strategis pemerintah di wilayah tersebut.
Salah satu program yang dia tinjau adalah Sekolah Rakyat (SR); di Jawa Barat tercatat 26 SR dan 22 di antaranya telah disurvei oleh Kanwil DJPb.
Kondisi umum sekolah dinilai baik dengan fasilitas lengkap, termasuk ketersediaan seragam bagi siswa.
Dalam proses pembelajaran setiap ruang kelas telah dilengkapi smartboard dan setiap siswa memperoleh satu unit laptop, menurut laporan yang diterima Menkeu.
Purbaya mendorong agar program Sekolah Rakyat lebih dikenal luas karena dinilai memiliki sejumlah keunggulan namun kurang mendapat eksposur publik.
Pemeriksaan juga mencakup Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP); di Jawa Barat terdapat 5.970 unit KDKMP dengan target survei 147 unit dan realisasi survei sebanyak 22 KDKMP.
Beberapa KDKMP dilaporkan sudah selesai dibangun dan mulai beroperasi di tingkat desa/kelurahan.
Program prioritas lain yang dipantau adalah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), jumlahnya mencapai 6.794 unit di Jawa Barat.
Target survei untuk SPPG ditetapkan 199 unit, namun hingga saat ini 275 SPPG telah selesai disurvei.
Kapasitas layanan SPPG di provinsi tersebut berkisar antara 1.600 hingga 2.800 porsi per unit.
Penerima manfaat SPPG meliputi anak didik dari PAUD sampai tingkat SMA sederajat, balita, ibu hamil, serta ibu menyusui.
Secara umum kualitas makanan yang disediakan SPPG di Jawa Barat dinilai baik dan dapat diterima oleh penerima manfaat.
Menkeu meminta Ditjen Perbendaharaan menyusun indeks penilaian SPPG dengan skala yang jelas di setiap daerah, misalnya skala 1 sampai 5.
Indeks tersebut diharapkan menjadi alat ukur untuk menilai tingkat penerimaan dan kualitas pelaksanaan SPPG serta menjadi pembanding kinerja antar daerah secara nasional.
Dengan data indeks yang terstandardisasi, Menkeu berharap kinerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dapat meningkat ke depannya.







