Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan penundaan pemberlakuan pemungutan PPh Pasal 22 oleh lokapasar yang sedianya berlaku mulai 1 Agustus 2026.
Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers di gedung Kemenkeu, Jakarta, Rabu, 5 Agustus 2026.
“Kita tunda sampai kondisi perekonomian lebih baik,” kata Menkeu pada kesempatan tersebut.
Menurut Purbaya, laju pertumbuhan ekonomi saat ini sebesar 5,29 persen belum menunjukkan kekuatan yang memadai untuk menerapkan aturan tersebut.
Pemerintah akan meninjau kembali waktu pelaksanaan ketika indikator ekonomi menunjukkan perbaikan.
Selain pertumbuhan, evaluasi juga merujuk pada Indeks Keyakinan Konsumen dan kinerja penjualan ritel sebagai tolok ukur kondisi ekonomi.
Aturan yang ditunda termuat dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025, yang memberi wewenang kepada lokapasar untuk memungut pajak atas penghasilan pedagang dalam perdagangan melalui sistem elektronik.
Direktorat Jenderal Pajak kemudian menerbitkan Pengumuman Nomor 46 Tahun 2026 terkait penundaan pelaksanaan PMK tersebut.
Dalam pengumuman itu dijelaskan penundaan diberlakukan sampai 31 Oktober 2026 sehingga PMK akan efektif berlaku mulai 1 November 2026.
Pengumuman DJP yang dirilis pada Rabu, 5 Agustus 2026, menyatakan langkah ini diambil untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah perhatian terhadap kondisi ekonomi.
Ada dua poin pokok dalam pengumuman DJP terkait pelaksanaan teknis kebijakan ini.
Pertama, penunjukan lokapasar sebagai pemungut PPh Pasal 22 yang telah diterbitkan akan dibatalkan dan akan dilakukan penunjukan kembali pada saat yang ditetapkan kemudian.
Kedua, PPh Pasal 22 yang sudah dipungut oleh lokapasar dari pedagang akan dikembalikan kepada para pedagang.
Pemerintah menegaskan bahwa penundaan ini tidak mengubah substansi kebijakan, melainkan hanya menunda waktu pelaksanaannya.







