Pemerintah menyiapkan dukungan pembiayaan untuk penanganan gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang disesuaikan dengan kebutuhan setiap tahap pemulihan.
Pernyataan itu disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada Senin, 17 Agustus 2026 di Jakarta.
Penyusunan dukungan anggaran dibahas dalam rapat bersama Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Pascabencana DPR yang dipimpin Wakil Ketua DPR Sari Yuliati.
Pemerintah menempatkan anggaran BNPB sebagai sumber pembiayaan awal untuk respons darurat.
Saat ini masih tersedia dana BNPB sebesar Rp5 triliun yang umumnya digunakan pada fase awal penanganan bencana.
Purbaya menyatakan sebagian dana tersebut sudah dimanfaatkan namun ketersediaannya masih memadai dan akan ditambah jika diperlukan.
Penanganan disusun secara bertahap, dimulai dari respons kedaruratan menggunakan anggaran yang telah disiapkan.
Jika kebutuhan pembiayaan meningkat seiring perkembangan situasi, pemerintah akan menyesuaikan besaran dukungan anggaran.
Pemerintah juga memiliki dana yang bersifat siaga untuk menanggulangi dampak bencana sesuai kebutuhan di lapangan.
Untuk pemulihan kembali fasilitas umum (fasum) yang tidak dapat dibiayai melalui BNPB, diperlukan koordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait.
Langkah koordinatif tersebut dimaksudkan agar seluruh proses penanganan dan pemulihan dapat berjalan dengan baik dan terpadu.







