Kementerian Keuangan menyusun langkah regulasi baru untuk menutup celah pada pengenaan bea keluar atas emas yang selama ini dimanfaatkan untuk menghindari pungutan.
Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta, Kamis 13 Agustus 2026.
Menurut Purbaya, sejumlah pelaku mengakali aturan dengan mengubah logam mulia menjadi barang yang diklaim sebagai perhiasan sebelum diekspor.
Modus yang ditemui antara lain sekadar menempelkan logo lalu menjualnya sebagai kalung, bahkan ada temuan perhiasan bermotif tidak lazim dengan bobot sampai satu kilogram.
Purbaya menilai praktik semacam itu merusak tujuan kebijakan dan menggerus potensi penerimaan negara.
Data Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menunjukkan realisasi penerimaan bea keluar emas pada semester I-2026 hanya 0,03 persen dari target Rp3 triliun.
“Bea keluar (dari emas) itu hampir enggak ada. Income-nya hampir nol dari situ,” ujar Purbaya.
Untuk menindaklanjuti, Kementerian Keuangan akan merevisi aturan agar perhiasan dengan ambang berat tertentu turut dikenai bea keluar.
“Kita akan perketat lagi dengan mengubah peraturan Kementerian Keuangan supaya perhiasan pun yang dengan berat tertentu akan kena pajak ekspor juga,” kata Purbaya.
Menteri Keuangan mengimbau warga yang berkepentingan membawa emas ke luar negeri untuk tidak menyembunyikan barang dan bersikap transparan kepada petugas Bea Cukai.
Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama merujuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 80 tahun 2025 tentang Penetapan Barang Ekspor Berupa Emas yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.
Menurut Djaka, PMK tersebut menetapkan besaran bea keluar maksimal 15 persen untuk emas mentah, setengah jadi, dan batangan.
Sementara itu, emas dalam bentuk perhiasan saat ini diberi tarif nol persen sebagai insentif hilirisasi dalam negeri, namun ketentuan ini akan diperketat untuk mencegah penyalahgunaan.







