Pemerintah menegaskan komitmen memberikan dukungan pendanaan untuk membangun kembali wilayah yang terdampak bencana.
Pernyataan itu disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menekankan percepatan penyaluran anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Menkeu meminta agar proses administrasi di Kementerian/Lembaga terkait segera diselesaikan agar dana dapat segera dicairkan dan dimanfaatkan.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam pertemuan antara Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Kementerian Keuangan pada Senin, 27 Juli 2026.
Purbaya menilai percepatan penyaluran anggaran akan mempercepat pemulihan ekonomi daerah dan pemulihan layanan publik bagi masyarakat terdampak.
Ia juga menunjuk beberapa kementerian sebagai prioritas percepatan proses anggaran, yaitu Kementerian Pertanian, KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan), Kementerian Agama, dan Kementerian UMKM.
Dari pihak Kementerian Dalam Negeri, Tito Karnavian menyampaikan bahwa telah disusun Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam (Renduk PRRP) Sumatra 2026-2028.
Kebutuhan anggaran untuk rencana tersebut diprakirakan lebih dari Rp100 triliun, dengan kebutuhan sekitar Rp39 triliun hanya untuk tahun 2026.
Tito menyebut untuk tahun ini anggarannya sudah disetujui oleh Menteri Keuangan dan telah ditransfer ke kementerian serta lembaga terkait; permintaan dana tambahan masih menunggu persetujuan Menkeu.
Dalam pertemuan itu Menkeu juga menekankan bahwa pembangunan infrastruktur daerah harus dilaksanakan secara terarah dan tepat sasaran, termasuk proyek-proyek di Papua.
Purbaya mengingatkan agar rancangan pembangunan tidak mengganggu kredibilitas fiskal negara dan menegaskan dukungan Otonomi Khusus Papua tetap dipertahankan.
Selain itu, Menkeu meminta agar kebutuhan dana tambahan disusun dengan efisiensi tinggi dan pelaksanaan anggarannya dipantau secara berkala.
Keduanya sepakat membahas penguatan fiskal daerah sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas fiskal nasional dan meningkatkan kapasitas keuangan daerah untuk layanan publik yang berkelanjutan.







