Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan posisi utang negara masih berada pada level yang aman.
Data pemerintah menunjukkan rasio utang mencapai 40,54 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) hingga 2025.
Purbaya menekankan angka tersebut jauh di bawah ambang batas yang diatur yaitu 60 persen terhadap PDB.
Batas maksimal 60 persen itu merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Keuangan Negara sebagai batas atas pengelolaan fiskal nasional.
Menurut Menkeu, rasio utang memang naik dari 39,81 persen PDB pada 2024 menjadi 40,54 persen PDB pada 2025.
Pernyataan tersebut disampaikan menanggapi kekhawatiran beberapa fraksi DPR terkait peningkatan rasio utang.
Pemerintah, kata Purbaya, telah menyiapkan strategi jangka menengah untuk memastikan keberlanjutan fiskal.
Empat pilar menjadi dasar pengelolaan utang ke depan: penguatan keseimbangan primer, optimalisasi penerimaan negara, peningkatan kualitas belanja, dan pengelolaan portofolio utang secara aktif.
Dengan pendekatan itu, pemerintah optimistis rasio utang dapat dikendalikan secara bertahap sambil mendukung agenda pembangunan nasional.
Selain kebijakan fiskal, pemerintah akan memanfaatkan instrumen pengelolaan utang seperti debt switch, buy back, dan konversi pinjaman.
Tujuannya untuk mempertahankan profil utang yang sehat dan mereduksi risiko fiskal.
Pada posisi 31 Maret 2026, total utang pemerintah tercatat sebesar Rp9.920,42 triliun.
Angka itu setara dengan 40,75 persen terhadap PDB nasional menurut catatan Kementerian Keuangan.
Mayoritas utang berasal dari Surat Berharga Negara (SBN); outstanding SBN hingga akhir Maret 2026 mencapai Rp8.652,89 triliun atau 87,22 persen dari total utang pemerintah.
Sementara pinjaman luar negeri dan domestik tercatat sebesar Rp1.267,52 triliun atau sekitar 12,78 persen dari keseluruhan utang.
Purbaya membandingkan pendekatan pengelolaan utang Indonesia yang lebih berhati-hati dengan beberapa negara lain.
Sebagai contoh, rasio utang Singapura diperkirakan sekitar 180 persen terhadap PDB, sementara Malaysia berada di kisaran 60 persen.
Menurut Menkeu, dengan komposisi pembiayaan yang didominasi instrumen pasar keuangan domestik dan global, APBN tetap terjaga aman dan terkendali.
Pernyataan ini disampaikan oleh Purbaya pada Selasa, 14 Juli 2026.







