Pemerintah mempercepat penyempurnaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk meningkatkan ketepatan penyaluran subsidi dan bantuan sosial.
Menteri Keuangan Purbaya menyatakan DTSEN akan dijadikan sumber utama bagi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan.
Tujuan utama perbaikan adalah agar program pemerintah lebih tepat sasaran, efisien, efektif, dan akuntabel.
Peningkatan kualitas dan akurasi data disebut sebagai kunci agar bantuan sampai kepada pihak yang benar-benar berhak.
Purbaya menegaskan bahwa pemerintah sepakat dengan DPR mengenai peran DTSEN sebagai solusi penetapan penerima subsidi dan bansos.
Pemerintah berkomitmen terus menyempurnakan basis data tersebut guna memperkecil risiko ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran program.
Ia juga menekankan pentingnya penguatan sinergi fiskal antara pemerintah pusat dan daerah untuk mendukung agenda pembangunan nasional.
Pernyataan itu disampaikan Purbaya dalam Rapat Paripurna DPR RI, di Jakarta, Kamis, 27 Agustus 2026.
Peran pemerintah daerah diharapkan meliputi validasi data di lapangan agar kebijakan perlindungan sosial menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
Pemanfaatan DTSEN diharapkan meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran negara sehingga manfaat bagi masyarakat menjadi lebih besar.
Sebagai bagian dari kebijakan makro, pemerintah mengarahkan APBN 2027 untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan nasional.
Menurut Purbaya, APBN berfungsi sebagai peredam guncangan atau shock absorber serta sebagai instrumen untuk mendorong perekonomian domestik dan mencapai prioritas pembangunan, termasuk upaya penurunan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.







