Jenggala.id – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin berencana untuk memberlakukan sanksi skorsing bagi dokter maupun rumah sakit yang terlibat dalam perundungan atau bullying terhadap dokter muda.
Skorsing ini berarti mereka akan dijauhkan dari tugas dan tanggung jawabnya dalam bidang kesehatan untuk sementara waktu sebagai bentuk hukuman. Rencananya, aturan skorsing ini akan dibuat dalam bentuk keputusan menteri kesehatan (Kepmenkes).
Meskipun Menkes Budi telah mengetahui tentang rencana pasal anti-bullying yang telah disahkan oleh DPR dalam Rancangan Undang-Undang Kesehatan, namun dia berpendapat bahwa tidak semua aturan harus dimasukkan ke dalam undang-undang.
Baca juga : LHKPN yang Ramai Dibicarakan
Oleh karena itu, ia lebih memilih untuk mengatur sanksi skorsing melalui keputusan menteri kesehatan sebagai langkah khusus untuk menangani isu perundungan di kalangan dokter muda.
“Momentum sedang dipersiapkan, dan dalam waktu dekat, akan diumumkan. Namun, ijinkan saya untuk menegaskan, skorsing akan menjadi konsekuensinya bagi pelaku bullying,” tegas Budi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada hari Selasa (18/7/2023).
Budi telah menerima banyak laporan mengenai praktik bullying yang dialami oleh dokter-dokter muda, baik saat menjalani masa koas maupun program pendidikan dokter spesialis (PPDS) di rumah sakit. Menurutnya, tindakan bullying di dunia kedokteran telah mencapai tingkat yang tidak dapat diterima.
Baca juga : Pasca PPKM Pasien Covid-19 Akan Ditanggung BPJS Kesehatan
“Meskipun tidak semua aturan perlu dimasukkan ke dalam undang-undang, termasuk hal mengenai bullying, saya mendapatkan banyak masukan dari dokter-dokter muda yang saat ini sedang belajar koas di rumah sakit atau tengah menjalani program PPDS untuk spesialis. Mereka mengungkapkan bahwa kasus bullying ini telah melampaui batas,” ujar Budi.
“Saya akan memastikan bahwa perilaku bullying semacam ini tidak akan ditoleransi di rumah sakit. Kita akan tegas menindak baik para pelaku maupun rumah sakit pendidikan yang terlibat dalam kasus bullying,” tambahnya dengan tegas.
Budi juga menambahkan bahwa Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan akan melakukan audit langsung terhadap rumah sakit jika ada laporan mengenai kasus bullying.
“Kami akan melibatkan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan agar penanganan masalah ini dapat dilakukan dengan serius dan tidak terjadi intervensi di tingkat yang lebih rendah. Jika terbukti adanya pelanggaran, kami akan memberikan teguran sesuai dengan aturan yang berlaku dan menerapkan sanksi skorsing,” pungkasnya.







