Perdebatan publik tentang sikap partai politik yang tidak memasuki kabinet kembali menjadi sorotan setelah istilah “oposisi” dipakai secara longgar oleh sebagian pihak.
Polemik ini mengungkap kebingungan antara praktik politik parlementer dan karakter sistem presidensial yang dianut Indonesia.
Dalam sistem parlementer, seperti di Inggris, oposisi memiliki peran institusional yang jelas sebagai His Majesty’s Loyal Opposition dan dipersiapkan sebagai alternatif pemerintahan bila mayoritas bergeser.
Namun, konteks ketatanegaraan Indonesia berbeda secara mendasar.
Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar dan memperoleh mandat langsung dari rakyat melalui pemilihan umum.
Masa jabatan Presiden tidak bergantung pada perubahan dukungan politik di DPR, melainkan tertambat pada ketentuan konstitusi.
Akibatnya, istilah oposisi tidak memiliki pengaturan sebagai kategori hukum dalam UUD 1945.
Tidak ada ketentuan dalam UUD 1945 yang menetapkan status partai sebagai oposisi resmi atau peran serupa.
Yang diatur oleh konstitusi adalah pembagian kekuasaan, tugas pengawasan, serta mekanisme checks and balances antar-institusi negara.
Pasal 20A UUD 1945 memberikan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan kepada DPR secara keseluruhan.
Fungsi tersebut melekat pada setiap anggota DPR tanpa membedakan apakah partainya masuk kabinet atau berada di luar pemerintahan.
Dengan kata lain, pengawasan bukan hak eksklusif bagi partai yang tidak menduduki posisi eksekutif; pengawasan adalah amanat konstitusional bagi wakil rakyat.
Keliru jika anggapan yang berkembang bahwa partai di luar kabinet otomatis harus berperan sebagai oposisi yang selalu menentang pemerintahan.
Demokrasi modern telah bergerak melampaui dikotomi sederhana antara dukung-menolak.
James Madison dalam The Federalist Papers No. 51 (1788) menulis, “Ambition must be made to counteract ambition.”
Prinsip itu menegaskan pentingnya desain kelembagaan yang memungkinkan kekuasaan saling mengawasi demi mencegah penyalahgunaan.
Konsep checks and balances ini menjadi rujukan bagi banyak negara demokrasi, termasuk Indonesia.
Robert A. Dahl dalam Polyarchy: Participation and Opposition (1971) menegaskan bahwa kualitas demokrasi lebih ditentukan oleh adanya ruang kontestasi, partisipasi politik, kebebasan menyatakan kritik, dan ketersediaan alternatif kebijakan.
Bagi Dahl, esensi demokrasi adalah kemampuan memperbaiki penggunaan kekuasaan, bukan sekadar keberadaan oposisi formal.
Giovanni Sartori dalam Parties and Party Systems: A Framework for Analysis (1976) memperkenalkan gagasan responsible opposition.
Sartori menekankan bahwa oposisi yang bertanggung jawab mampu membedakan antara kebijakan yang perlu didukung demi kepentingan umum dan kebijakan yang wajib dikritik.
Juan J. Linz dalam esainya The Perils of Presidentialism (1990) memperingatkan bahwa dalam presidensialisme, Presiden dan parlemen memperoleh legitimasi langsung dari rakyat sehingga hubungan keduanya seharusnya diatur oleh checks and balances, bukan logika pemerintah-oposisi ala parlementer.
Pengawasan dalam sistem presidensial perlu dijalankan secara tegas namun tidak mengorbankan stabilitas pemerintahan yang memiliki mandat konstitusional.
Pendekatan semacam ini lebih relevan dengan karakter politik Indonesia yang presidensial.
Penilaian atas kebijakan publik seyogianya dilandasi oleh manfaatnya bagi rakyat, bukan oleh identitas politik pengusulnya.
Jika kebijakan memperkuat industri nasional, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperluas lapangan pekerjaan, menjaga kedaulatan ekonomi, memperbaiki pelayanan publik, serta memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional, maka layak menerima dukungan politik.
Sebaliknya, bila sebuah kebijakan melemahkan kualitas demokrasi, mengurangi mekanisme pengawasan, bertentangan dengan konstitusi, atau merugikan kepentingan publik, maka kritik menjadi kewajiban politik.
Dukungan dan kritik adalah alat demokrasi yang saling melengkapi, bukan kutub yang saling meniadakan.
Sayangnya, ruang publik seringkali terjebak dalam pola polaritas “bersama pemerintah” atau “melawan pemerintah”, sehingga kritik mudah dibaca sebagai permusuhan dan dukungan dipandang sebagai kompromi semata.
Kematangan politik menuntut kemampuan melewati polarisasi semacam itu dan menilai kebijakan berdasarkan substansi.
Ukuran kedewasaan partai politik bukan sekadar keberadaan kursi menteri, melainkan konsistensi menjaga konstitusi, menjalankan fungsi pengawasan, mengajukan kritik yang berargumentasi, serta mendukung kebijakan yang terbukti menguntungkan rakyat.
Kekuatan politik di luar pemerintahan tidak harus dipandang sebagai ancaman terhadap stabilitas nasional.
Sebaliknya, keberadaan mereka dapat menjadi instrumen penting untuk menjaga keseimbangan demokrasi dan memastikan kekuasaan tetap berada dalam koridor konstitusi.
Pada akhirnya, demokrasi tidak membutuhkan suara yang selalu mengatakan “ya” maupun selalu mengatakan “tidak”.
Demokrasi memerlukan aktor politik yang mampu mengatakan “ya” ketika kebijakan berpihak pada rakyat dan mengatakan “tidak” ketika kebijakan menyimpang dari cita-cita konstitusional.
Dalam sistem presidensial Indonesia, posisi berada di luar pemerintahan namun tetap berada dalam koridor konstitusi merupakan bentuk kedewasaan bermasyarakat dan berpolitik.
Sikap tersebut ialah tanggung jawab politik yang menjaga keseimbangan antara efektivitas pemerintahan dan fungsi pengawasan demi kepentingan rakyat dan tegaknya konstitusi.







