Di awal Agustus 1945, perubahan besar di panggung global mengubah peluang kemerdekaan Indonesia.
Pada 6 Agustus bom atom menghancurkan Hiroshima, dan pada 9 Agustus Nagasaki mengalami nasib serupa.
Pada 8 Agustus, Uni Soviet memutuskan untuk menyatakan perang terhadap Jepang dan melancarkan serangan di Manchuria.
Di tengah tekanan itu, Marsekal Hisaichi Terauchi, Panglima Tertinggi Tentara Wilayah Selatan yang bertanggung jawab atas Asia Tenggara, memanggil utusan Indonesia ke Dalat, Vietnam.
Pada 5 Agustus, Soekarno, Hatta, dan Achmad Soebardjo menyusun formasi akhir Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).
Sebelumnya, dalam sidang BPUPKI pada Juli 1945 melalui pemungutan suara, diputuskan bahwa batas wilayah Indonesia merdeka harus meliputi seluruh bekas Hindia Belanda, dari Sabang sampai Merauke.
Komposisi PPKI yang memasukkan perwakilan Sumatra, Sulawesi, Kalimantan, Sunda Kecil, serta Maluku/Papua menjadi alat politik krusial untuk menegaskan klaim teritorial itu.
Pada 9 Agustus, secara rahasia Soekarno, Drs. Mohammad Hatta, dan dr. Radjiman Wedyodiningrat meninggalkan Jakarta menuju Dalat, melintasi ruang udara berbahaya yang dikuasai pesawat Sekutu.
Tujuan utama pertemuan di Dalat bukan sekadar menerima mandat, melainkan mendapatkan pengakuan formal dari otoritas militer Jepang mengenai cakupan wilayah Republik yang akan lahir.
Di markas Terauchi, delegasi Indonesia menghadapi tekanan diplomatik dan militer dari Jepang yang tengah terhimpit.
Tokyo menyatakan menyerahkan pelaksanaan kemerdekaan kepada PPKI, namun persoalan mendasar adalah apakah pengakuan itu akan mencakup seluruh bekas Hindia Belanda atau hanya sebagian wilayah.
Jika pengakuan terbatas—misalnya hanya Jawa dan Sumatra—wilayah timur yang dikuasai angkatan laut Jepang (Kaigun) berisiko langsung diambil alih oleh Sekutu dan Belanda setelah kekuasaan Jepang runtuh.
Kegagalan mengamankan klaim seluruh Nusantara bisa berarti pecahnya legitimasi pusat dan lahirnya negara-negara kecil yang melemahkan posisi Indonesia secara regional.
Pada akhirnya, pengakuan Terauchi di Dalat menjadi penyanggah politik yang memperkuat klaim Indonesia atas wilayah administratif eks-Hindia Belanda dalam sengketa internasional berikutnya.
Pendekatan ini juga menggagalkan upaya pemecahan wilayah oleh otoritas Jepang setempat yang lebih memilih mempertahankan kekuasaan di timur dibandingkan pasukan darat yang menguasai Jawa dan Sumatra.
Keberhasilan delegasi Indonesia di Dalat memberikan dasar hukum yang penting saat menghadapi Belanda dalam periode Revolusi Fisik (1945-1949).
Ketika Soekarno membacakan Proklamasi pada 17 Agustus 1945, deklarasi tersebut berdiri di atas klaim teritorial yang telah diperkuat melalui manuver politik dan diplomasi beberapa hari sebelumnya di dataran tinggi Vietnam.







