SIMALUNGUN, Jenggala – Ketidakhadiran lebih dari separuh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Simalungun, dalam rapat paripurna istimewa Hari Jadi (HUT) ke-193 Kabupaten Simalungun tahun 2026, menuai kritikan tajam dari berbagai kalangan masyarakat, termasuk lembaga Partuha Maujana Simalungun (PMS).
Dari 50 jumlah anggota DPRD Simalungun hanya 23 orang yang datang menghadiri rapat paripurna istimewa dalam rangka hari jadi yang digelar di gedung dewan di Pamatangraya, Sabtu (11/4/2026).
“Ini memprihatinkan sekaligus mengecewakan rakyat Simalungun, Rapat Paripurna DPRD Simalungun dalam rangka HUT ke-193 Kabupaten Simalungun, hanya dihadiri 23 anggota dari 50 anggota DPRD Simalungun,” ujar H Burhan Saragih Ketua PMS Kabupaten Simalungun didampingi Sekretaris Robinhood Purba, kepada Waspada, Minggu (12/4).
Dikatakan, rapat paripurna DPRD Simalungun dalam rangka HUT ke -193 adalah acara istimewa dan sakral, hampir sama dengan rapat paripurna perayaan HUT RI, sehingga sudah sepatutnya seluruh anggota DPRD Simalungun menghadirinya.
Menurut Burhan, minimnya tingkat kehadiran anggota dewan dalam rangka paripurna HUT Kabupaten Simalungun tersebut menjadi pertanyaan besar bagi PMS Kabupaten Simalungun. Apakah ketidakhadiran 27 anggota DPRD Simalungun karena tidak suka melihat kepemimpinan Bupati Simalungun, Anton Saragih? atau karena tidak suka pimpinan DPRD Simalungun?, atau karena tidak suka melihat kehadiran tokoh-tokoh masyarakat Simalungun dan ahli waris Jarajaon Marpitu yang begitu antusias untuk hadir semuanya dalam rapat paripurna istimewa tersebut?
“Rapat paripurna dalam rangka HUT Kabupaten Simalungun adalah acara sakral, jadi seharusnya tidak dilecehkan begitu oleh anggota dewan yang natabenenya adalah wakil-wakil rakyat,” tegas Burhan.
Sementara, Robinhood Purba, Sekretaris PMS Kabupaten Simalungun, mengatakan ketidakhadiran sejumlah anggota DPRD Simalungun dalam rangka rapat paripurna istimewa Hari Jadi ke-193 Kabupaten Simalungun dapat dikategorikan sebagai pelanggaran etik.
“Anggota DPRD itu punya gaji. Mana tanggungjawabmu terhadap rakyat yang telah menggajimu, sampai-sampai dalam acara sesakral rapat paripurna HUT ke 193 Kabupaten Simalungun tidak hadir,” cetus Robinhood.
Dengan nada sedikit tinggi, Robinhood, menegaskan harapannya kepada pimpinan dan Badan Kehormatan DPRD Simalungun dapat menegur keras bagi mereka wakil rakyat yang tidak hadir diacara dimaksud.
“Karena ini sudah melanggar kode etik, kita minta BKD (Badan Kehormatan Dewan) memproses pelanggaran ini. Bila penting ajukan PAW (Pengganti Antar Waktu) dari masing-masing partai, agar ada efek jera dikemudian hari,” tukas Robinhood.
Beberapa anggota DPRD Simalungun yang dihubungi melalui pesan WhatsApp, mengakui minimnya tingkat kehadiran para anggota dewan dalam rapat paripurna HUT Kabupaten Simalungun. “Benar, hanya 23 anggota dan pimpinan yang hadir,” tulis salah seorang anggota DPRD Simalungun, dihubungi Minggu (11/4) malam.
Penegasan yang sama juga disampaikan Sekretaris DPRD Simalungun, Justina Nuriati Purba. “Rapat paripurna hari jadi ke 193 Kabupaten Simalungun, dihadiri 23 anggota dewan,” katanya.
Selain 23 anggota dewan, rapat paripurna istimewa tersebut dipimpin Ketua DPRD Simalungun, Sugiarto, didampingi unsur wakil ketua, juga dihadiri Bupati Simalungun Anton Saragih, Sekda Misnon Simamora, para pemangku Raja Marpitu, unsur Forkopimda, para pejabat dan camat, tokoh masyarakat.







