Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengusulkan agar pembayaran dana bagi hasil (DBH) diprioritaskan untuk daerah yang mengalami tekanan fiskal paling berat.
Usulan itu disampaikan kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada awal pekan ini.
Tito mengatakan langkah ini dimaksudkan untuk membantu daerah yang mulai kesulitan memenuhi belanja pegawai.
Pernyataan tersebut disampaikan usai konferensi pers di Kantor Bakom, Jakarta, Rabu, 5 Agustus 2026.
Menurut Tito, total kekurangan pembayaran DBH saat ini diperkirakan mencapai sekitar Rp70 triliun.
Ia menegaskan pemerintah tidak harus melunasi seluruh kekurangan tersebut secara bersamaan.
Prioritas pembayaran dapat diarahkan terlebih dahulu ke daerah-daerah yang mengalami kekurangan fiskal tetapi memiliki DBH yang belum dibayarkan.
Daftar daerah yang diusulkan sebagai prioritas telah diserahkan kepada Kementerian Keuangan pada Senin, 3 Agustus 2026.
Dokumen tersebut akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan fiskal selanjutnya.
Selain soal DBH, Tito juga mengajukan sejumlah usulan terkait dana transfer ke daerah (TKD).
Rincian mengenai besaran dan skema TKD akan dibahas lebih lanjut di tingkat pemerintahan.
Tito menegaskan keputusan akhir mengenai kebijakan transfer ke daerah berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.
Proses pembahasan nantinya akan melibatkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) serta DPR.







