Pemerintah Pusat berencana mengambil alih pelaksanaan sejumlah program yang saat ini berada di bawah kewenangan Pemerintah Daerah pada tahun 2027.
Pernyataan itu disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian usai Konferensi Pers Nota Keuangan dan RAPBN 2027 di Jakarta.
Penjelasan diberikan di Kantor Direktorat Jenderal Pajak Pusat di Jakarta pada Jumat, 14 Agustus 2026.
Kementerian yang akan mengurus program-program tersebut antara lain Kementerian Kesehatan untuk pembangunan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas.
Sementara untuk sarana pendidikan, termasuk pembangunan gedung sekolah, menjadi tanggung jawab Kemendikdasmen apabila rencana pengambilalihan dilaksanakan.
Tito menyatakan langkah ini dimaksudkan untuk meringankan beban daerah, terutama di tengah pengurangan alokasi anggaran berupa Transfer Kas Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Menurutnya, jika tugas-tugas tersebut ditangani oleh pemerintah pusat, hambatan pelaksanaan dapat diminimalkan sehingga realisasi program lebih cepat.
Ia menyinggung kendala yang sering muncul saat penanganan berada di tingkat daerah, termasuk adanya tarik-menarik antara Pemda dan DPRD yang kerap menghambat pencapaian target 100 persen.
Sampai saat ini belum disampaikan dasar hukum yang akan digunakan untuk pengalihan kewenangan tersebut.
Pembagian kewenangan antara Pusat dan Daerah pertama kali diatur setelah era reformasi melalui Undang-undang No 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
Berdasarkan UU No 22/1999, kewenangan Pemerintah Pusat secara khusus meliputi politik luar negeri, pertahanan, hukum, keuangan dan agama, sementara sebagian besar urusan lain seperti kesehatan dan pendidikan diserahkan ke daerah.
Belum jelas apakah pengambilalihan yang dimaksud mencakup seluruh sektor kesehatan dan pendidikan atau hanya aspek pembangunan fisik fasilitas.
Ketentuan yang saat ini berlaku mengenai pembagian urusan adalah Undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah mengalami perubahan sejak diberlakukannya UU Cipta Kerja.







