Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah di zona terdampak erupsi untuk meningkatkan kewaspadaan warga setempat.
Langkah ini ditujukan untuk mencegah kemungkinan kontaminasi pada pasokan air dan bahan pangan masyarakat lokal.
Pemerintah daerah yang berada di area terdampak juga diminta segera membagikan masker kepada masyarakat sebagai langkah mitigasi awal.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers pada hari Minggu, 6 September 2026.
Tito menegaskan penyesuaian sistem transportasi lokal harus dilakukan berdasarkan kondisi di lapangan.
Pemantauan terhadap transportasi darat dan laut wajib berpedoman pada data resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Pemerintah pusat terus memantau perkembangan bencana melalui koordinasi intensif bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Setiap pemerintah daerah diwajibkan menindaklanjuti informasi resmi tersebut dengan langkah operasional yang tepat sesuai tingkat risiko.
Tito menyatakan kebijakan Work From Home (WFH) diberlakukan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayah terdampak, dengan kewenangan penuh kepada kepala daerah untuk menilai tingkat krisis kesehatan dan keamanan.
Pada komunikasi tingkat provinsi disebutkan Banten, Lampung, Jawa Barat, DKI, dan Provinsi Sumatera Selatan; Provinsi Jawa Barat telah mengeluarkan himbauan kepada pemerintah kabupaten/kota masing-masing terkait potensi kondisi darurat.
Skema WFH dapat diterapkan hingga 50 persen dari total pegawai, sementara layanan esensial seperti layanan kesehatan, pemadam kebakaran, dan kelistrikan diwajibkan tetap beroperasi penuh.
Di daerah yang dinilai rawan, persentase WFH dapat ditingkatkan hingga 75 persen berdasarkan evaluasi risiko sektor publik secara menyeluruh.
Kepala daerah diberi ruang untuk menentukan langkah operasional, namun diingatkan agar selalu merujuk pada informasi resmi dari BMKG termasuk untuk sektor administrasi pemerintahan.







