JENGGALA.ID – Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan telah mengeluarkan larangan terhadap social commerce seperti TikTok Shop untuk berjualan. Alasannya adalah agar social commerce dan e-commerce tetap terpisah, sehingga platform-platform tersebut tidak bisa memanfaatkan algoritma pengguna untuk keuntungan mereka sendiri.
Larangan ini akan diatur dalam revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
Menteri Zulkifli menyatakan bahwa revisi Permendag ini sudah melalui berbulan-bulan pembahasan dengan Menteri Koperasi dan UKM, Teten. Dalam revisi tersebut, social commerce hanya akan diizinkan untuk melakukan promosi barang dan jasa, dan tidak diizinkan untuk berjualan secara langsung. Dengan kata lain, mereka hanya boleh berperan sebagai platform promosi, seperti televisi yang tidak menerima pembayaran langsung.
Selain itu, dalam revisi tersebut, pemerintah akan memisahkan social commerce dari e-commerce. Ini berarti tidak akan ada platform yang berfungsi sebagai sosial media dan e-commerce secara bersamaan, seperti TikTok.
Selain itu, pemerintah akan mengatur jenis barang impor yang boleh dijual di dalam negeri, dengan persyaratan seperti sertifikat halal untuk makanan dan izin BPOM untuk produk kecantikan. Pemerintah juga akan melarang platform social commerce dan e-commerce untuk menjadi produsen, sehingga mereka tidak boleh menjual barang produksi mereka sendiri.
Terakhir, pemerintah akan membatasi produk impor yang bisa dijual di e-commerce hanya boleh di atas harga US$100. Jika ada pelanggaran terhadap aturan ini, pemerintah akan mengambil tindakan tegas setelah memberikan peringatan.







