Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengungkapkan sekitar 100 nama tokoh diajukan untuk menerima tanda jasa dan tanda kehormatan negara.
Usulan tersebut berasal dari kementerian, lembaga, serta masukan masyarakat termasuk dari kalangan budayawan.
Daftar kandidat diserahkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Selasa, 1 September 2026.
Fadli mengatakan jumlah yang masuk cukup banyak dan menegaskan totalnya melebihi seratus nama saat berada di Senayan, Jakarta pada Rabu, 2 September 2026.
Sebagai Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, Fadli melaporkan sejumlah nama yang direkomendasikan untuk penghargaan tersebut.
Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan berstatus nonstruktural dan berfungsi memberi pertimbangan kepada Presiden mengenai pemberian gelar dan tanda kehormatan.
Jabatan ketua dewan dijabat oleh Menteri Kebudayaan, sementara keanggotaan terdiri dari tokoh masyarakat, akademisi, unsur militer, serta Sekretaris Militer Presiden yang merangkap sebagai Sekretaris Dewan secara ex officio.
Menurut Fadli, calon penerima dipilih berdasarkan jasa dan kontribusi nyata sehingga layak menerima penghargaan negara.
Ia menegaskan bahwa pengusulan ini tidak termasuk kategori pahlawan nasional, melainkan untuk tanda jasa dan tanda kehormatan dari berbagai bidang.
Calon yang diusulkan datang dari beragam latar belakang seperti tokoh masyarakat, seniman, budayawan, tenaga medis, dan profesi lainnya.
Semua masukan itu masih harus melalui proses seleksi dan kajian sebelum keputusan final ditetapkan.
Pertemuan dengan Presiden juga membahas mekanisme pengusulan gelar pahlawan nasional yang biasanya diumumkan bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan pada 10 November.
Proses pengusulan pahlawan bersifat berjenjang dan bottom up; nama diajukan dan diteliti di tingkat daerah sebelum naik ke tingkat pusat.
TP2GP (Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat) di bawah Kementerian Sosial bertugas mengkaji usulan yang diajukan melalui TP2GD (Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah).
Fadli menyatakan nama-nama calon telah melalui penelitian di tingkat kabupaten/kota dan provinsi serta verifikasi di Kementerian Sosial, lalu akan dikaji lebih lanjut oleh Dewan Gelar sebelum diserahkan kepada Presiden untuk keputusan akhir.







