Kementerian Kebudayaan resmi menerima pengelolaan Komite Nasional Indonesia untuk UNESCO (KNIU) sesuai Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2026.
Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyatakan kementeriannya akan memperkuat sinergi antarinstansi dan meningkatkan peran Indonesia dalam berbagai forum UNESCO.
Ia memastikan Kementerian Kebudayaan akan meneruskan program-program yang sebelumnya ditangani oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Pernyataan tersebut disampaikan di Gedung Kementerian Kebudayaan RI, Jakarta, Senin, 6 Juli 2026.
Fadli menegaskan proses alih kelola harus berjalan tanpa mengganggu implementasi agenda UNESCO di Indonesia.
Untuk itu, pemerintah akan segera menggelar rapat koordinasi intensif agar agenda-agenda yang sudah berjalan tidak mengalami jeda.
Menurut Menbud, posisi Indonesia di UNESCO semakin strategis dan perlu diimbangi kontribusi yang lebih besar dalam pengambilan keputusan organisasi itu.
Ia menyoroti sektor pendidikan sebagai modal penting, mengingat jumlah penduduk yang sangat besar serta prestasi dan penghargaan yang pernah diraih Indonesia.
Selain itu, kekayaan budaya material dan takbenda serta kawasan geopark dinilai sebagai kekuatan yang harus terus dipromosikan di kancah internasional.
Fadli mengungkapkan telah mengadakan pertemuan dengan Direktur Jenderal UNESCO untuk membahas peluang kerja sama, termasuk pendaftaran nominasi warisan budaya benda dan takbenda Indonesia.
Ia menilai proses pengajuan nominasi selama ini perlu dipercepat sehingga kementerian akan fokus meningkatkan kualitas dan efektivitas prosedur tersebut.
Pemerintah juga menilai pentingnya memperkuat keterwakilan Indonesia di lingkungan UNESCO agar kepentingan nasional lebih terdengar.
Salah satu langkah yang direncanakan adalah memperkuat koordinasi seluruh focal point UNESCO di Indonesia serta meningkatkan kualitas nominasi dan implementasi konvensi UNESCO.
Kementerian Kebudayaan akan memanfaatkan teknologi digital untuk mendukung pelaksanaan program UNESCO, dengan agenda seperti etika kecerdasan buatan, pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan, dan open science.
Posisi Indonesia sebagai anggota Dewan Eksekutif UNESCO periode 2023–2027 akan dioptimalkan untuk memberikan kontribusi yang lebih nyata bagi organisasi tersebut.
Fadli juga menyampaikan penghargaan kepada Kemendikdasmen dan seluruh jajaran KNIU atas kerja yang telah dilakukan, serta menegaskan bahwa praktik baik yang ada akan dipertahankan dalam proses transfer pengelolaan.







