Kementerian Ketenagakerjaan menargetkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan dapat diselesaikan pada akhir Oktober 2026.
RUU ini dirancang sebagai landasan hukum baru untuk memperkuat perlindungan bagi pekerja di seluruh Indonesia.
Menurut Yassierli, penyusunan regulasi ini merupakan langkah strategis untuk memperkokoh sistem perlindungan ketenagakerjaan nasional.
Ia mengingatkan bahwa dari 155 juta angkatan kerja Indonesia, sekitar 60 persen berada pada sektor informal sehingga perlu upaya khusus agar mereka memperoleh perlindungan sosial.
Pemerintah menempatkan perluasan akses perlindungan sosial bagi pekerja informal sebagai prioritas karena hal tersebut terkait hak dasar setiap warga negara.
Selain finalisasi undang-undang, Kementerian Ketenagakerjaan juga fokus meningkatkan kepesertaan dalam program perlindungan sosial dan memperkuat keterampilan tenaga kerja.
Upaya peningkatan kompetensi dilakukan lewat program pemagangan nasional yang menargetkan 150.000 orang sepanjang 2026, dengan pemerintah menanggung uang saku peserta.
Kapabilitas balai-balai pelatihan kerja juga diperkuat; tahun ini disiapkan paket pelatihan untuk lebih dari 300.000 orang demi meningkatkan kualifikasi tenaga kerja.
Dengan kombinasi kebijakan regulasi dan program pengembangan keterampilan, Kementerian berharap perlindungan dan daya saing pekerja Indonesia dapat meningkat secara berkelanjutan.







