Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan pemerintah siap menindaklanjuti semua rekomendasi yang lahir dari Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VIII.
Pernyataan itu disampaikan berkaitan dengan rencana kementerian untuk mengadopsi sejumlah poin strategis kongres menjadi program kerja Kementerian Agama (Kemenag).
Ia meminta agar seluruh hasil yang dipaparkan selama tiga hari pelaksanaan kongres diserahkan kepada pemerintah, khususnya kepada Kementerian Agama.
Pernyataan resmi terkait permintaan tersebut dicatat pada Selasa, 28 Juli 2026.
Nasaruddin menegaskan bahwa rekomendasi yang dirumuskan oleh ulama, cendekiawan, dan tokoh umat tidak akan berhenti sebagai dokumen tertulis saja.
Menurutnya, rumusan-rumusan tersebut akan diupayakan untuk diwujudkan dalam langkah-langkah konkret oleh pemerintah.
Ia menilai pemikiran yang terkumpul di KUII VIII memiliki bobot strategis dan penting bagi penyusunan arah kebijakan pembangunan nasional.
Nasaruddin menyebut bahwa banyak gagasan kongres yang berpotensi menjadi kontribusi signifikan bagi pemerintahan.
Menag juga menekankan perlunya relasi harmonis serta kerja sama antara pemerintah dan Majelis Ulama Indonesia (MUI), karena keduanya memiliki peran yang saling melengkapi dalam pelayanan masyarakat dan pemeliharaan kehidupan berbangsa.
Ia menuturkan bahwa MUI akan ikut meringankan beban pemerintah, begitu pula sebaliknya pemerintah akan membantu meringankan tugas Majelis Ulama Indonesia.
Inisiatif gotong royong antara kedua lembaga itu menurut Menag sejalan dengan amanat Ketua Umum MUI, KH Anwar Iskandar.
KH Anwar Iskandar mendorong semangat kolaborasi sebagai landasan penting untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang majemuk.
Wakil Ketua Umum MUI, KH M Cholil Nafis, menyampaikan bahwa salah satu amanat penting dalam penyelenggaraan KUII VIII terkait kebijakan hukum terhadap korupsi.
Ia menegaskan bahwa Majelis Ulama Indonesia sejatinya telah memiliki fatwa mengenai hukuman mati bagi pelaku korupsi dalam kondisi tertentu.
“Majelis Ulama Indonesia sudah punya fatwa berkenaan dengan korupsi. Dalam batas tertentu, ketika korupsi membahayakan eksistensi dan kelangsungan negara, maka pelakunya boleh dihukum mati,” ujar KH M Cholil Nafis.
Lebih jauh, ia menggarisbawahi bahwa tolok ukur keberhasilan pemberantasan korupsi adalah seberapa bersih bangsa ini dari praktik tersebut, bukan semata jumlah penangkapan.







