Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menyatakan kebakaran di TPA Jatiwaringin bukan disebabkan bencana alam atau cuaca, melainkan akibat kelalaian tata kelola yang masih memakai sistem open dumping.
Ia menegaskan harus tidak ada lagi TPA di Indonesia yang menjalankan praktik open dumping.
Jumhur menyebut terdapat sekitar 400 TPA di kabupaten/kota se-Indonesia yang masih beroperasi dengan sistem tersebut dan berisiko terbakar.
Pemerintah mengambil langkah agar kabupaten/kota menutup praktik itu sejalan arahan Presiden, kata Jumhur saat berada di TPA Jatiwaringin, Minggu 5 Juli 2026.
Pada jangka waktu dua tahun ke depan, upaya penggantian sistem open dumping harus selesai 100 persen, tambahnya.
Salah satu fokusnya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tidak mencampur sampah organik dan anorganik.
Jumhur berharap penutupan bertahap TPA seperti Jatiwaringin dapat tercapai pada Agustus 2026.
Data lapangan menunjukkan titik api yang tersisa kini sekitar 3,6 persen dari area yang sempat terbakar.
Secara kuantitas, titik api saat ini berada pada luas sekitar 1,68 hektare dari total kira-kira 18 hektare yang terbakar sejak 30 Juni 2026.
Pemadaman intensif menurunkan area yang membara dari sekitar 70 persen menjadi tinggal 3,6 persen.
Metode pemadaman meliputi penyiraman dari bawah, injeksi air ke lapisan bawah, operasi helikopter dari atas, serta kerja pemadam kebakaran di lapangan.
Deputi Bidang Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup Rizal Irawan menyatakan TPA Jatiwaringin sudah dikenai sanksi administrasi.
Rizal menambahkan ada 390 TPA di seluruh Indonesia yang tercatat mendapat sanksi serupa.
Pengawasan ketaatan atas sanksi akan dimulai pada 1 Agustus 2026, menurutnya.
Rizal merujuk pada SK Menteri Tentang Sanksi Administrasi yang memuat sejumlah petunjuk bagi pemerintah daerah dan pengelola TPA.
Pada saat sanksi dikeluarkan pada 2025, TPA Jatiwaringin disebut hampir memenuhi berbagai arahan KLH, termasuk perintah untuk tidak lagi melakukan open dumping.
Sebagai langkah transisi, pengelola menerapkan control landfill sebelum beralih ke sanitary landfill.
Rizal menyebut dari luas 33 hektare di TPA Jatiwaringan ini, sekitar 5–7 hektare telah dikelola sebagai control landfill.
Sumber api yang masih aktif berada di area yang belum beralih ke control landfill, kata Rizal.
Pihaknya belum melakukan penyelidikan penyebab utama kebakaran karena selama enam hari fokus difokuskan pada pemadaman dan pencegahan penyebaran.
Setelah proses pemadaman selesai, tim akan turun untuk menelusuri penyebab utama kejadian tersebut.
Rizal menyatakan koordinasi telah dilakukan dengan Kejaksaan dan Bareskrim untuk kemungkinan penanganan pidana jika upaya administrasi tidak dijalankan.
Ia menegaskan pidana bukan tindakan pertama, melainkan upaya terakhir sesuai amanat Undang-Undang 32.
Menurut pendekatan hukum yang disebutnya, langkah yang ditempuh berurut: sanksi administrasi, penyelesaian sengketa lingkungan hidup atau perdata, lalu pidana jika diperlukan.
Sementara itu, Gubernur Banten Andra Soni menyatakan faktor cuaca turut berperan karena musim kemarau yang menyebabkan periode panas lebih panjang.
Andra mengutip pernyataan BMKG dan menyampaikan pendapatnya pada Kamis 2 Juli 2026 bahwa suhu yang lebih panas selama musim kemarau menjadi salah satu faktor kebakaran.







