Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia 2026 diperingati sebagai momen untuk menegaskan komitmen perlindungan hak-hak masyarakat adat di seluruh dunia.
Peringatan ini yang jatuh setiap 9 Agustus bertujuan meningkatkan pemahaman internasional terhadap budaya, identitas, dan tuntutan hak komunitas adat.
Penetapan tanggal peringatan berakar pada Resolusi PBB 49/214 yang disahkan pada 23 Desember 1994.
Tanggal 9 Agustus dipilih untuk mengenang pertemuan pertama Kelompok Kerja PBB tentang Penduduk Asli yang berlangsung pada tahun 1982.
Masyarakat adat diakui sebagai pewaris nilai-nilai budaya dan penjaga hubungan khusus antara manusia dan lingkungan di wilayah tradisional mereka.
Mereka mempertahankan karakter sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang khas walau sering menghadapi hambatan serupa dalam penegakan hak-hak mereka.
Sepanjang sejarah, masyarakat adat kerap mengalami pelanggaran terhadap hak akan identitas, tanah, wilayah, dan sumber daya alam tradisional mereka.
Komunitas internasional kini menekankan perlunya tindakan khusus untuk melindungi cara hidup dan warisan budaya masyarakat adat secara berkelanjutan.
Tema perayaan tahun ini mengangkat Honouring Indigenous Midwives: Safeguarding Life and Well-being.
Karena 9 Agustus 2026 jatuh pada hari Minggu, peringatan resmi diselenggarakan secara daring pada Senin, 10 Agustus 2026.
Acara virtual dibuka dengan upacara spiritual adat dan dilanjutkan dengan pernyataan dari pejabat PBB serta Ketua Forum Tetap untuk Isu-isu Adat.
Program selanjutnya terdiri dari dua sesi dialog yang menampilkan pembicara undangan dan sesi diskusi interaktif tentang kebidanan adat.
Dialog 1: Bidan Adat sebagai Pemegang Pengetahuan dan Penjaga Kesejahteraan berfokus pada pengakuan kebidanan adat sebagai sistem pengetahuan hidup.
Sesi ini membahas kontribusi bidan adat terhadap kesehatan komunitas serta tantangan dalam memelihara dan meneruskan pengetahuan tersebut kepada generasi mendatang.
Dialog 2: Dari Pengakuan Menuju Tindakan: Melindungi dan Mendukung Kebidanan Adat menelaah reformasi kebijakan dan langkah praktis untuk mengakui kebidanan adat di tingkat nasional.
Sesi kedua juga mendorong implementasi komitmen internasional, pemenuhan kewajiban hak asasi manusia, dan penerapan rekomendasi terkait kebidanan adat secara konkret.







