Presiden Kelima Republik Indonesia dan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, menegaskan bahwa upaya menegakkan keadilan sejarah tidak cukup hanya dengan pencabutan Ketetapan MPRS Nomor 33 Tahun 1967.
Pernyataan itu disampaikan saat Megawati menjadi Inspektur Upacara pengibaran bendera merah putih dalam peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di lapangan Masjid At-Taufiq, Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (17/8/2026).
Ia mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menghadapi catatan sejarah secara jujur dan berani mengakui penderitaan politik yang dialami Proklamator RI Soekarno pada masa Orde Baru.
Menurut Megawati, pencabutan sebuah ketetapan tidak otomatis menuntaskan persoalan nurani sejarah yang lebih dalam.
Dalam pidatonya, Megawati memaparkan perjalanan pahit Bung Karno yang menelan waktu sekitar 18 tahun dalam kondisi terisolasi kekuasaan, penahanan, dan pengasingan.
Rinciannya meliputi 12 tahun penjara dan pengasingan pada era kolonial Belanda, 2 tahun pengasingan pada masa revolusi fisik, serta 4 tahun menjalani tahanan rumah tanpa proses pengadilan pada masa Orde Baru.
Megawati menceritakan pula derita keluarga yang selama puluhan tahun tidak pernah menerima dokumen resmi mengenai status hukum penahanan Bung Karno.
Ia menyoroti kontras perlakuan domestik dengan penghormatan internasional, di mana nama dan patung Bung Karno diabadikan di berbagai negara.
Megawati menyebut bahwa bulan depan ia akan diminta ke Uzbekistan untuk meresmikan patung Bung Karno di sana, sebagai contoh pengakuan dari luar negeri.
Dia menekankan bahwa pengungkapan kisah tersebut bukan dimaksudkan untuk membangkitkan kebencian atau membuka luka lama, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab moral dan pendidikan sejarah bagi generasi muda.
Megawati menegaskan bahwa ia berbicara bukan semata sebagai anak Bung Karno, melainkan juga sebagai warga negara yang menganggap Bung Karno sebagai bagian dari sejarah bangsa dan dunia.
Ia mengenang perjuangan keluarga selama 57 tahun yang akhirnya berujung pada pencabutan TAP MPRS Nomor 33 Tahun 1967 secara resmi.
Dari pengalaman itu, Megawati menyampaikan pelajaran moral bahwa kebenaran mungkin tertunda, tetapi pada akhirnya akan menemukan jalannya dan memenangkan posisinya.
Dia meminta generasi penerus untuk tidak mewariskan kebencian, namun juga tidak membiarkan ketidakjujuran sejarah terus berlangsung.
Nilai-nilai dasar perjuangan Bung Karno—termasuk ajaran Trisakti, Pancasila, dan penguasaan sains-teknologi demi kedaulatan bangsa—harus terus dipelihara agar Indonesia tetap abadi.







