Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai diluncurkan terlalu cepat tanpa kesiapan yang memadai.
Walaupun tujuan menyentuh aspek gizi anak-anak terbilang mulia, kebijakan publik memerlukan landasan operasional yang kuat agar hasilnya berkelanjutan.
Salah satu langkah yang mendesak adalah evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program.
Evaluasi tidak serta-merta mencap program sebagai kegagalan, melainkan wujud akuntabilitas pemerintah terhadap pilihan kebijakan yang diambil.
Pemerintah sejatinya memiliki basis data yang komprehensif terkait stunting, kemiskinan, dan kerawanan pangan.
Data itu juga menunjukkan wilayah-wilayah yang menjadi lumbung pangan nasional serta desa-desa yang paling membutuhkan intervensi.
Pertanyaannya kemudian: mengapa penerapan MBG tidak dimulai dari pemanfaatan data-data tersebut?
Prioritisasi pada daerah dengan angka stunting tertinggi akan meningkatkan efisiensi program.
Sementara itu, menyerap pasokan pangan dari desa-desa yang kesulitan mengakses pasar dapat memperkuat ekonomi lokal.
Dengan pendekatan itu, satu kebijakan berpotensi menyelesaikan dua masalah sekaligus: peningkatan gizi anak dan kepastian pasar bagi petani, nelayan, peternak, serta pelaku UMKM.
Keberhasilan intervensi nasional lebih mungkin dicapai apabila dimulai dari desa—dari penurunan stunting dan terserapnya hasil panen.
Penentu kebijakan harus berani menempatkan data sebagai dasar utama dalam perumusan dan pelaksanaan program.
Jika pemerintah belum siap untuk membatalkan MBG, opsi yang lebih rasional adalah menghentikan sementara pelaksanaannya hingga fondasi program diperkuat.







