Kementerian UMKM menyatakan mayoritas pengemudi ojek online memilih berstatus sebagai pengusaha mikro bukan sebagai pekerja.
Pernyataan ini muncul setelah kementerian berdialog dengan perwakilan 19 komunitas mitra dari Gojek, Grab, dan Maxim pada Kamis 9 Juli 2026.
Alasan utama pilihan tersebut adalah keinginan mempertahankan fleksibilitas kerja.
Dengan status pengusaha mikro, pengemudi dapat mengatur jam operasional sendiri dan memiliki kesempatan mengembangkan usaha sampingan.
Pemerintah menyusun rencana mengintegrasikan pengemudi ojol ke dalam ekosistem pemberdayaan UMKM.
Integrasi tersebut dimaksudkan agar pengemudi memperoleh akses ke program pelatihan kewirausahaan, peningkatan kapasitas usaha, dan fasilitas pembiayaan.
Para pengemudi juga menyampaikan apresiasi terhadap kebijakan pembagian tarif perjalanan yang mengalokasikan 92 persen untuk mitra pengemudi dan 8 persen untuk perusahaan aplikator.
Saat ini payung hukum untuk penetapan status pengusaha mikro sedang disiapkan bersama Kementerian Perhubungan dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
Aturan yang sedang digodok akan diintegrasikan dengan sistem SAPA UMKM agar akses layanan pemberdayaan dapat diperoleh secara otomatis oleh para pengemudi.
Perwakilan dari komunitas Ropunk New Pluit, Miming, menyambut rencana tersebut dan mengatakan ia tidak setuju apabila pengemudi diubah menjadi pekerja karena batasan jam kerja yang bersifat kaku.
Miming menambahkan bahwa sistem mitra memberikan kebebasan bekerja, dan ia berharap status pengusaha mikro dapat meningkatkan kondisi ekonomi pengemudi ojol.







