Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Matindas J. Rumambi, menyampaikan catatan kritis terhadap dua agenda utama yang tertuang dalam pidato terkait RAPBN 2027.
Dia menyorot target penurunan kemiskinan melalui program perlindungan sosial serta konsistensi kebijakan kedaulatan mineral dan hilirisasi nikel.
Menurut Matindas, ukuran keberhasilan kedua prioritas itu harus terlihat dari sejauh mana APBN 2027 mampu meningkatkan kesejahteraan riil masyarakat.
Terkait sasaran penurunan angka kemiskinan menjadi 6,0–6,5 persen, ia menegaskan bahwa efektivitas bantuan sosial tidak cukup diukur dari ketepatan penyaluran data semata.
Politikus asal Sulawesi Tengah itu mengajukan pertanyaan konkret; berapa banyak penerima bansos yang benar-benar mencapai graduasi ekonomi dan lepas dari ketergantungan bantuan?
Dia menilai bansos idealnya berfungsi ganda sebagai jaring pengaman sekaligus sebagai jalur keluar dari kemiskinan, sehingga skema perlindungan sosial wajib dipadu dengan akses pendidikan, pemberdayaan ekonomi, pelatihan keterampilan, dan penciptaan lapangan kerja.
Di sisi lain, Matindas menanggapi rencana pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis Nasional yang ditargetkan beroperasi mulai 1 Januari 2027 untuk membangun harga referensi mandiri bagi Indonesia.
Ia menyambut langkah pemerintah menjadi penentu harga komoditas, namun mengingatkan bahwa kedaulatan dalam sektor mineral tidak boleh berhenti pada pengaturan harga pasar internasional semata.
Matindas menekankan pentingnya memastikan warga di daerah penghasil mendapatkan manfaat langsung dari kekayaan alam yang ada di wilayah mereka.
Sebagai wakil daerah pemilihan Sulawesi Tengah, ia meminta agar Sulteng tidak dijadikan wilayah eksploitasi tanpa imbal balik ekonomi yang seimbang bagi masyarakat lokal.
Dia menuntut agar proses hilirisasi menghasilkan multiplier effect konkret, antara lain prioritas tenaga kerja lokal, peningkatan kualitas pendidikan, pengembangan UMKM, percepatan pembangunan infrastruktur, serta pembagian manfaat fiskal yang adil bagi daerah.
Untuk Matindas, APBN harus hadir nyata bagi rakyat, dan kekayaan alam perlu dikembalikan manfaatnya kepada masyarakat setempat sehingga nikel menjadi sumber utama kesejahteraan bagi Sulawesi Tengah, bukan sekadar penopang pertumbuhan nasional semata.







