Anggota Komisi VIII DPR RI, Matindas J. Rumambi, menyerukan tindakan segera dari pemerintah pusat dan daerah untuk menanggulangi meluasnya Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) sekaligus krisis ketersediaan air bersih.
Pernyataan itu disampaikan di Senayan, Jakarta, Sabtu (8/8/2026), ketika ia menyoroti peningkatan ancaman ekologis dan sosial akibat musim kemarau yang sedang berlangsung.
Sebagai kader PDI Perjuangan dan Ketua DPD PDI Perjuangan Sulawesi Tengah, Matindas menekankan perlunya koordinasi erat antara BNPB, BPBD, pemerintah daerah, BMKG, dan Kementerian Sosial.
Ia mengingatkan bahwa puncak musim kemarau mempercepat munculnya titik api sehingga area terdampak dan wilayah rawan kekeringan kian meluas jika tidak direspon cepat.
Dengan mempertimbangkan sulitnya akses darat ke kawasan gambut dan pegunungan yang terbakar, Matindas mendorong BNPB untuk segera memobilisasi armada helikopter pengebom air (water bombing) yang ditempatkan terfokus pada wilayah dengan konsentrasi hotspot tinggi.
Dia juga meminta BMKG dan BNPB meningkatkan frekuensi Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) di daerah-daerah yang berisiko mengalami kekeringan ekstrem sebelum tutupan awan menipis.
Selain penanganan api, Matindas mendesak BPBD dan pemerintah daerah menyiagakan armada tangki air bersih serta tandon air darurat hingga ke tingkat desa untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Menurutnya banyak desa mencatat penurunan debit mata air dan sumur warga yang mengering, sehingga pemanfaatan sumber air alternatif harus segera diupayakan di wilayah yang mulai terdampak.
Untuk melindungi kelompok rentan, ia meminta Kementerian Sosial bersama dinas terkait memastikan pemenuhan kebutuhan dasar bagi lansia dan anak-anak melalui distribusi masker, tabung oksigen, dan penyediaan tenda pelayanan kesehatan darurat.
Matindas menegaskan bahwa lembaga teknis tidak boleh terlambat, karena keterlambatan dapat memperdalam krisis ekologi dan memicu dampak sosial yang lebih luas.







