Anggota Komisi VIII DPR RI Matindas J. Rumambi meminta pemerintah memperkuat seluruh rangkaian penanganan pascagempa di Nusa Tenggara Timur agar proses evakuasi dan pemulihan korban berjalan tuntas.
Dalam pernyataan pada Jumat (21/8/2026) ia menekankan pentingnya memastikan tidak ada korban, pengungsi, maupun daerah terdampak yang terlewat dalam pendataan dan bantuan.
Matindas mengingatkan bahwa respons harus bertransisi dari penanganan darurat menuju pemulihan yang terukur dan berkelanjutan.
Ia meminta lembaga terkait—BNPB, Basarnas, BPBD, TNI, Polri, Kementerian Kesehatan serta pemerintah daerah—melanjutkan upaya pencarian, evakuasi, identifikasi, dan layanan kesehatan, termasuk di lokasi yang sulit dijangkau.
Jumlah pengungsi yang mencapai lebih dari 92 ribu jiwa menurut Matindas menuntut perhatian ekstra dan koordinasi yang intensif.
Fasilitas pengungsian, tegasnya, wajib menyediakan pangan, air bersih, sanitasi, layanan kesehatan, keamanan, serta kebutuhan dasar lain bagi para pengungsi.
Ia juga meminta agar bantuan menyasar baik warga yang tetap tinggal di rumahnya maupun mereka yang menempati tempat pengungsian.
Kementerian Sosial diminta memastikan bantuan kebencanaan sampai pada santunan korban dan distribusi ke wilayah terpencil serta kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, penyandang disabilitas, dan ibu hamil.
Matindas menegaskan bahwa penanganan bencana tidak boleh terhambat oleh keterbatasan anggaran; negara harus memiliki kapasitas fiskal yang memadai untuk merespons kebutuhan korban dengan cepat.
Menurutnya, pemerintah berkewajiban menjaga kapasitas anggaran kebencanaan yang cukup dan berkelanjutan mengingat beberapa bencana berlangsung bersamaan di berbagai daerah.
Ia menyebutkan penanganan yang berlangsung bersamaan antara lain di Sigi dan NTT, kesulitan akibat kekeringan dan karhutla di sejumlah wilayah, serta proses pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Matindas mendorong evaluasi dan efisiensi pada program-program yang belum mendesak, termasuk MBG dan Koperasi Desa/Kopdes Merah Putih, apabila terdapat ruang fiskal yang bisa dialihkan untuk memperkuat penanganan bencana.
Terakhir, ia mengingatkan perlunya satu data kebencanaan yang terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah agar data korban, pengungsi, rumah rusak, dan fasilitas publik selalu diperbarui.
Dengan data terintegrasi, Matindas menekankan bantuan dapat diatur agar tidak tumpang tindih dan tidak ada masyarakat terdampak yang tertinggal.







