Publik diimbau ikut mengawasi ketepatan data dalam program digitalisasi bantuan sosial oleh pemerintah.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan masyarakat dapat melaporkan bila menemukan ketidaksesuaian data melalui kanal pelaporan yang tersedia pada portal digital bansos.
Pernyataan itu disampaikan usai Rapat Koordinasi Persiapan Rollout Nasional Pelaksanaan Perluasan Piloting Digitalisasi di Kantor Dewan Ekonomi Nasional (DEN).
Menurut Meutya, mekanisme pelaporan tersebut dibuat agar data penerima bantuan bisa terus diperbaiki secara berkelanjutan.
Selain kanal pelaporan, pemerintah juga menyiapkan mekanisme sanggah dalam sistem untuk menindaklanjuti laporan dan memperbaiki data secara resmi.
Langkah pengawasan ini menjadi bagian dari upaya transformasi penyaluran bansos agar layanan lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Menkomdigi menegaskan akurasi data penerima merupakan aspek krusial dalam implementasi digitalisasi bansos.
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkomdigi) akan bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk melakukan pengujian teknis pada sistem.
Pengujian berupa stress test dan load test bertujuan mengukur kapasitas layanan sekaligus memastikan keamanan sistem serta perlindungan data masyarakat.
Meutya menyampaikan bahwa kesepakatan untuk melakukan pengujian tersebut dilakukan di bawah arahan Pak Luhut, dengan keterlibatan BSSN guna memastikan keandalan sistem.
Pernyataan ini disampaikan pada Jumat, 11 September 2026.







