Politisi PDI Perjuangan asal Aceh, Masady Manggeng, mendesak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral serta Pemerintah Aceh melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diduga bermasalah atau tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ia menekankan evaluasi itu harus dimulai segera dan rampung sebelum peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026 sebagai momentum pembenahan tata kelola sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat.
Masady mengatakan kemerdekaan harus diwujudkan dengan hadirnya kepastian dan keadilan bagi masyarakat yang mengelola tanah dan sumber daya secara turun-temurun.
Berdasarkan data Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh, sampai tahun 2026 tercatat 77 IUP yang masih aktif di provinsi ini.
Rinciannya adalah 28 IUP Operasi Produksi dan 49 IUP Eksplorasi, angka yang menurut Masady menuntut pengawasan dan evaluasi berkala yang lebih intensif.
Dia menerima banyak aspirasi dari masyarakat terutama kawasan Barat Selatan Aceh mengenai lahan perkebunan, pertanian, dan wilayah yang selama ini dikelola komunitas namun belakangan berada dalam batas IUP.
Masady menilai kondisi tersebut perlu diverifikasi menyeluruh agar potensi konflik agraria tidak berkembang menjadi masalah berkepanjangan.
Menurutnya, evaluasi IUP bukanlah upaya menolak investasi, melainkan memastikan setiap izin memenuhi kewajiban administrasi serta aspek lingkungan, reklamasi dan pascatambang, kewajiban negara, dan penyelesaian hak atas tanah.
Secara hukum, pengelolaan pertambangan di Aceh merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2017; serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta peraturan pelaksananya.
Peraturan-peraturan tersebut memberi kewenangan kepada pemerintah untuk melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan penertiban terhadap kegiatan usaha pertambangan.
Masady juga mendesak percepatan verifikasi dan pengusulan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) oleh Pemerintah Aceh kepada Kementerian ESDM sebagai dasar penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).
Langkah ini dinilai penting khususnya bagi masyarakat yang menggantungkan mata pencaharian pada pertambangan rakyat secara turun-temurun.
Ia mengapresiasi pencatatan dalam LKPJ Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2025 yang menyebut koordinasi pengusulan WPR di Kabupaten Aceh Barat, Aceh Jaya, Pidie, dan Gayo Lues.
Selain itu, Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan telah memantapkan usulan sembilan titik WPR yang tersebar di enam kecamatan dengan luas sekitar 640,98 hektare sebagai upaya memberi kepastian hukum bagi penambang rakyat.
Masady meminta kabupaten/kota lain mengikuti contoh tersebut dengan segera melakukan inventarisasi, verifikasi, dan pengusulan WPR kepada Pemerintah Aceh.
Ia juga menginstruksikan agar Gubernur Aceh meminta seluruh bupati dan wali kota mendampingi kelompok masyarakat penambang mulai dari inventarisasi lokasi, pemetaan wilayah, pembentukan koperasi, penyusunan dokumen administrasi dan teknis, hingga proses pengusulan WPR dan penerbitan IPR.
Menurutnya, penertiban IUP dan percepatan WPR harus berjalan beriringan untuk menjamin kepastian hukum bagi investasi sehat sekaligus perlindungan bagi penambang rakyat, termasuk penerapan good mining practice, perlindungan lingkungan, keselamatan kerja, serta optimalisasi penerimaan negara dan daerah.
Setelah jalur legal tersedia, aparat penegak hukum diharapkan bertindak tegas terhadap praktik pertambangan tanpa izin maupun penyalahgunaan izin yang merugikan negara, masyarakat, dan lingkungan.
Masady menegaskan bahwa penanganan pertambangan rakyat bukan sekadar penegakan hukum tetapi juga soal keadilan dalam memberikan akses legal kepada masyarakat, dengan keseimbangan antara perlindungan lingkungan, kepastian hukum bagi investasi, dan perlindungan penambang rakyat.
Sebelum 17 Agustus 2026, Pemerintah Aceh diminta menetapkan peta jalan percepatan WPR, menginstruksikan pembinaan aktif dari bupati dan wali kota kepada kelompok penambang menuju IPR, serta menyampaikan seluruh usulan WPR yang memenuhi persyaratan kepada Kementerian ESDM.
Ia mengingatkan bahwa hadiah kemerdekaan yang paling bermakna adalah terwujudnya kepastian hukum, perlindungan lingkungan, tata kelola pertambangan yang transparan, serta keberpihakan negara kepada rakyat sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945.







