Diskusi bedah buku Marhaenisme: Dalil Baru untuk Gen-Z berlangsung di Museum Multatuli, Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, pada Sabtu (11/7/2026).
Kegiatan itu menghadirkan penulis Airlangga Pribadi dan Rocky Gerung serta Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Bonnie Triyana.
Bonnie mengajak generasi muda menghidupkan kembali ruang-ruang diskusi publik sebagai salah satu upaya memperkuat budaya berpikir kritis.
Menurutnya, buku tersebut memberikan tafsir baru terhadap Marhaenisme yang digagas Presiden pertama RI, Soekarno, sehingga gagasan itu tetap relevan menjawab persoalan zaman sekarang.
Bonnie menilai Museum Multatuli sebagai lokasi yang tepat karena keterkaitan historisnya dengan kisah Saijah dan Adinda dalam novel Max Havelaar, yang merepresentasikan nasib rakyat kecil di masa kolonial.
Ia mendorong kaum muda tidak hanya hadir pada acara diskusi, tetapi juga membaca dan memperdebatkan isi buku untuk mengasah kemampuan analitis.
Airlangga Pribadi menegaskan bahwa Marhaenisme seharusnya dipandang sebagai metode berpikir untuk menelaah persoalan modern, termasuk kapitalisme digital, krisis ekologis, dan ketimpangan sosial.
Ia menekankan bahwa banyak masalah yang dialami generasi Z seringkali dilihat sebagai kegagalan individual padahal berakar pada struktur sistem.
Sebagai contoh, Airlangga menunjuk pekerja ekonomi digital yang sudah memiliki ponsel dan sepeda motor tetapi tetap menghadapi ketidakpastian pekerjaan.
“Bung Karno sejak awal mengajarkan bahwa ini adalah problem sistemik dan struktural yang harus diperjuangkan melalui jalan politik,” tegas Airlangga.
Connie Rahakundini Bakrie, Guru Besar Hubungan Internasional, mengingatkan bentuk penindasan kini lebih rumit karena objek perebutannya bergeser dari tanah ke data, algoritma, informasi, dan cara berpikir manusia.
Ia meminta generasi Z untuk bersikap kritis dan mampu membedakan antara fakta serta propaganda politik di era digital.
Rocky Gerung mengungkapkan bahwa naskah buku ini sempat disimpan hampir 30 tahun di brankas PDI karena dinamika politik intern menjelang peristiwa Kerusuhan 27 Juli 1996 (Kudatuli).
“Buku dan isinya pernah selama 30 tahun disimpan di brankas PDI Baru. Yang membuka brankas itu bukan polisi, tetapi politisi, namanya Bonnie Triyana,” ungkap Rocky.
Ia memaparkan bahwa penerbitan buku dimaksudkan sebagai upaya mempertahankan pemikiran kritis dari arus pragmatisme dan konsumerisme.
Rocky menekankan esensi pendidikan dan demokrasi sebagai jaminan hak warga untuk bertanya serta mengkritik penyelenggaraan pemerintahan.
Sebagai ilustrasi, ia menyebut polemik dugaan ijazah Presiden Joko Widodo sebagai bagian dari hak masyarakat mempertanyakan pejabat publik dalam bingkai demokrasi.
“Bertanya adalah hak murid kepada profesor. Bertanya adalah hak warga negara kepada kepala negara,” pungkas Rocky.







