Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Pernyataan penetapan tersangka disampaikan Kepala Kortastipidkor Polri Irjen Pol. Totok Suharyanto usai gelar perkara pada Sabtu, 11 Juli 2026.
Gelar perkara tersebut digelar di Jakarta setelah penyidik memeriksa saksi, ahli, serta menelaah barang bukti yang dikumpulkan.
“Kami telah menetapkan Saudara FA sebagai tersangka. Penetapan dilakukan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang,” ujar Irjen Pol. Totok Suharyanto.
Sebelum menetapkan tersangka, penyidik memeriksa 15 orang saksi dan dua ahli terkait perkara ini.
Penyidik juga mengaitkan kasus yang menjerat Febrie dengan dugaan korupsi dalam penanganan PT Asabri serta beberapa perkara lainnya.
Dalam penyidikan, Febrie dikenakan pasal berlapis yang diambil dari UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU TPPU, serta KUHP.
Selain Febrie, penyidik menetapkan satu tersangka lain berinisial DR yang diduga terlibat dalam tindak pidana pencucian uang.
DR telah ditahan di Rumah Tahanan Polda Metro Jaya sejak 10 Juli 2026 untuk keperluan penyidikan.
Penyidik menegaskan proses hukum belum berhenti pada penetapan dua tersangka tersebut dan penyelidikan masih terus berlangsung.
Barang bukti yang diamankan meliputi dokumen, aset, serta aliran dana yang diduga terkait perkara.
Penyidik juga mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam jaringan kasus ini.
Polri menyatakan telah berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung untuk memastikan penanganan perkara berjalan efektif dan terkoordinasi antar lembaga.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyatakan penetapan tersangka adalah bagian dari proses penegakan hukum dan bahwa publik menunggu kepastian hukum atas perkara tersebut.
Komisi III akan menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal agar seluruh proses berjalan profesional, transparan, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Kasus ini harus diusut tuntas sesuai prinsip Presisi. Penanganannya harus prediktif, responsif, transparan, berkeadilan, dan independen,” tegas Habiburokhman.
Polri mengimbau masyarakat untuk tetap menghormati asas praduga tak bersalah karena pembuktian akhir akan ditentukan oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Kortastipidkor juga menangani sejumlah perkara korupsi berskala besar, termasuk dugaan korupsi batubara yang berdampak pada pemadaman listrik di beberapa wilayah, serta kasus di PT Asabri dan PT Krakautau Steel.
Pada Rabu, 8 Juli 2026, penyidik melakukan penggeledahan di 12 lokasi di Jakarta dan sekitarnya; salah satunya adalah rumah Febrie di Sentul.
Petugas menyita sejumlah besar uang tunai dalam rupiah dan mata uang asing serta emas batangan puluhan kilogram saat penggeledahan tersebut.
Febrie mengakui bahwa rumah di Sentul yang digeledah polisi memang miliknya.
Pada Sabtu, 11 Juli 2026, Febrie mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Jampidsus; sebelumnya namanya disebut-sebut sebagai calon kuat pengganti Jaksa Agung.







