Jenggala.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Karen Agustiawan, mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero), sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan liquefied natural gas (LNG) yang terjadi antara tahun 2011 hingga 2021.
Karen Agustiawan pernah menjabat sebagai Direktur Utama Pertamina dari tahun 2009 hingga 2014. Untuk proses penyelidikan lebih lanjut, KPK telah melakukan penahanan terhadap Karen selama 20 hari pertama, dimulai sejak 19 September 2023 hingga 8 Oktober 2023 di Rutan KPK.
Perkara ini diduga terjadi sekitar tahun 2012 ketika Pertamina berencana untuk mengadakan pengadaan LNG sebagai solusi atas defisit gas di Indonesia yang diprediksi akan terjadi dari tahun 2009 hingga 2040.
Baca juga : PT Pertamina Dumai Akan Bertanggung Jawab Terhadap Dampa
Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan PT PLN (Persero), industri pupuk, dan industri petrokimia lainnya di Indonesia.
Karen kemudian mengambil kebijakan untuk menjalin kerja sama dengan beberapa produsen dan pemasok LNG dari luar negeri, termasuk CL (Corpus Christi Liquefaction) LC Amerika Serikat. Namun, kebijakan ini diambil tanpa kajian dan analisis menyeluruh serta tanpa melaporkan kepada dewan komisaris Pertamina.
Selain itu, pelaporan ini tidak dibahas dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dan pemerintah saat itu tidak memberikan restu atau persetujuan terhadap tindakan Karen.
Baca juga : Tol Getaci Terpanjang Di Indonesia, Berapa Sih Tarifnya
Hasilnya, seluruh kargo LNG milik PT Pertamina Persero yang dibeli dari perusahaan CL LC Amerika Serikat tidak terserap di pasar domestik, menyebabkan kelebihan suplai dan penjualan kargo LNG dengan kerugian di pasar internasional.
Karen Agustiawan diduga melanggar beberapa peraturan, antara lain:
- Akta Pernyataan Keputusan RUPS tanggal 1 Agustus 2012 tentang Anggaran Dasar PT Pertamina Persero.
- Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/2008 tanggal 3 September 2008.
- Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MB/2011 tanggal 1 Agustus 2011.
- Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03/MBU/08/2017 tentang Pedoman Kerjasama BUMN.
Perbuatan Karen Agustiawan diduga menyebabkan kerugian keuangan negara sekitar US$ 140 juta atau sekitar Rp 2,1 triliun. Karen Agustiawan dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bersamaan dengan Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.







