Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur G. Watubun, menyoroti ketimpangan pembangunan pada peringatan HUT ke-81 Provinsi Maluku.
Pernyataan itu disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Maluku yang digelar di Ambon, dikutip Jumat (21/8/2026).
Benhur menilai banyak sektor vital di Maluku belum bergerak setara, termasuk infrastruktur, layanan publik, dan akses kesehatan.
Menurutnya, kondisi tersebut masih membayangi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.
Dia mengaitkan masalah itu dengan karakter geografis Maluku sebagai provinsi kepulauan.
Masyarakat tersebar di ratusan pulau, sehingga biaya penyediaan layanan publik menjadi jauh lebih tinggi dibanding daerah daratan.
Benhur mengkritik bahwa skema pembagian Dana Alokasi Umum (DAU) belum mencerminkan beban operasional tambahan di wilayah kepulauan.
Oleh sebab itu, ia mendorong evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan fiskal nasional agar lebih responsif terhadap kebutuhan daerah kepulauan.
Salah satu tuntutannya adalah percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan.
Benhur berpendapat regulasi tersebut penting untuk memperkuat payung hukum pembangunan pesisir dan kepulauan serta memperbaiki posisi fiskal daerah.
Di samping masalah anggaran, ia mendesak percepatan pembangunan Maluku Integrated Port (MIP) agar manfaatnya dirasakan nyata oleh masyarakat dan ekonomi lokal.
Benhur juga menekankan agar pengoperasian Blok Masela memberi dampak langsung bagi kesejahteraan warga setempat.
“Anak Maluku harus menjadi tuan di negeri sendiri,” tegasnya.
Politikus PDI Perjuangan itu mengingatkan pentingnya memperhatikan hak-hak masyarakat hukum adat dalam tiap aliran investasi dan proyek pembangunan.
Kepastian hukum dan penghormatan terhadap komunitas adat menurutnya harus menjadi prinsip utama dalam pengambilan kebijakan.
Benhur berharap momentum usia 81 tahun Provinsi Maluku menjadi titik tolak evaluasi kebijakan dan penguatan solidaritas antarpulau.
Ia menekankan perlunya mengurangi ketimpangan dan memperkuat konektivitas antarpulau agar pembangunan lebih merata.
Penegasan itu diarahkan agar langkah bersama menuju Maluku yang lebih maju, adil, dan sejahtera dapat segera diwujudkan.







