Anggota Komisi III DPR RI I Nyoman Parta memanfaatkan masa reses dengan mengunjungi sejumlah mitra kerja di Kabupaten Tabanan, Bali, termasuk menggelar pertemuan di Polres Tabanan pada Jumat (21/8/2026).
Parta menyampaikan kunjungannya tersebut merupakan bagian dari upaya menyerap aspirasi sekaligus melihat langsung persoalan yang mengganjal di daerah setelah bergabung di Komisi III DPR RI sejak 13 Januari 2026.
Pada pertemuan dengan jajaran Polres Tabanan, sejumlah topik dibahas secara menyeluruh.
Isu keamanan menjadi bahasan utama, diikuti persoalan narkoba, kecelakaan lalu lintas, hingga sengketa tapal batas antarwarga atau wilayah.
Salah satu perhatian khusus yang mengemuka adalah penyalahgunaan keuangan di Lembaga Perkreditan Desa (LPD).
Parta menegaskan LPD harus dipahami sebagai lembaga milik masyarakat adat yang memiliki karakter berbeda dibanding lembaga keuangan yang menerima penyertaan modal pemerintah.
Menurutnya, bila di masa depan muncul persoalan keuangan di LPD, penanganan harus disesuaikan dengan kedudukan LPD agar permasalahan tidak otomatis dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.
Ia juga merujuk pada aturan tentang lembaga keuangan mikro yang memberi pengecualian terhadap LPD dalam sejumlah ketentuan.
Penjelasan Parta menekankan bahwa bantuan pemerintah kepada desa adat umumnya bersifat hibah atau hadiah, bukan bentuk penyertaan modal.
Ia menegaskan bahwa tanpa penyertaan modal, pemerintah seharusnya tidak menjadi pihak yang berhak ikut dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) LPD.
Parta menambahkan sejak pendirian LPD hingga kini pemerintah tidak memperoleh keuntungan yang menunjukkan status kepemilikan modal atas LPD.
Selain persoalan LPD, Parta turut menyoroti perkembangan kasus pengeroyokan maling ayam di Banjar Juwuk Legi, Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Tabanan.
Ia menilai rangkaian peristiwa pada kasus itu berbeda dari tipikal pembunuhan atau pengeroyokan; kejadian bermula dari kehilangan ayam yang memunculkan dugaan terhadap seorang individu disertai klaim adanya barang bukti.
Situasi kemudian memanas setelah kulkul bulus dibunyikan sebagai bagian dari mekanisme keamanan tradisional atas perintah manggala adat, sehingga warga berkumpul dan insiden berujung pada tindakan kekerasan.
Parta berharap penyelesaian kasus dapat ditempuh secara lunak, antara lain melalui pertemuan antara keluarga kedua pihak.
Terkait opsi penyelesaian lewat mekanisme restorative justice (RJ), ia mengakui terdapat hambatan karena KUHP baru menetapkan batasan berdasarkan ancaman pidana tertentu.
Karena ancaman hukuman pada perkara itu relatif lebih tinggi, peluang penerapan RJ harus ditelaah sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Parta menegaskan penanganan perkara perlu mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat dan akar persoalan agar prosesnya tidak semata berorientasi pada penindakan hukum, melainkan juga meredakan potensi konflik di tengah masyarakat.







